Siapakah sebenarnya Soeharto Di Mata Soebandrio ?!?

Siapakah sebenarnya Soeharto Di Mata Soebandrio ?!?

Pada tahun 2000 lalu, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Soebandrio, menerbitkan memoar berjudul Kesaksianku Tentang G30S. Buku memoar tersebut adalah bentuk pembelaan Subandrio terhadap tudingan sepihak yang dialamatkan kepada dirinya: terlibat G30S. Tudingan itu sungguh pahit. Tidak hanya karena Subandrio harus mendekam di penjara selama 30 tahun, tetapi juga harus memikul aib sebagai penghianat bangsa.

Namun, melalui memoarnya tersebut, Subandrio melancarkan serangan balik ke Soeharto. Ia menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Tak hanya itu, buku setebal 80 halaman itu juga membeberkan cacat Soeharto.

Menurut Soebandrio, Soeharto punya rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30S. Yang pertama, semasa di divisi Diponegoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha tionghoa, Liem Sioe Liong. Keduanya menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang. Saat itu, kata Soebandrio, Soeharto berdalih bahwa bisnis penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. “Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya,” ujar Soebandrio.

Belakangan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam Diponegoro, melainkan untuk kepentingan pribadi Soeharto dan Liem. “Duitnya masuk ke kantong Soeharto dan Liem,” kata Soebandrio. Kabar itu berhembus kemana-mana. Kata Soebandrio, ketika berita itu mencuat, Jenderal Ahmad Yani sangat marah. Sampai-sampai, dalam suatu kejadian, Yani menempeleng Soeharto. Soeharto dianggap mempermalukan korps Angkatan Darat (AD).

Tak hanya itu, Jenderal AH Nasution mengusulkan agar Soeharto diadili di Mahkamah Militer dan dipecat dari AD. Namun, usulan itu dimentahkan oleh Mayjend Gatot Subroto. Alasannya, Soeharto masih bisa dibina. Akhirnya, Soeharto pun disekolah di Seskoad di Bandung. Cerita tentang Soeharto sebagai penyelundup ini bukan barang baru. Harold Crouch dalam The Army and Politics In Indonesia juga menyinggung hal tersebut. Menurut Crouch, Soeharto dicopot tahun 1959 karena keterlibatannya dalam penyelelundupan. Robert E Elson, yang menulis buku Suharto, A Political Biography (2001), juga menyinggung bisnis ilegal Soeharto tersebut.

Yang Kedua, Soeharto membangun klik di dalam tubuh Angkatan Darah (AD) saat itu. Soebandrio menyebutnya Trio Soeharto-Yoga-Ali. Awalnya, pada tahun 1959, Soeharto tiba-tiba memanggil pulang Yoga Soegama, yang saat itu masih menjabat sebagai Dubes Indonesia di Yugoslavia. Saat itu, Soeharto memanggilan Yoga untuk diberi jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Bagi Soebandrio, pemanggilan Yoga oleh Soeharto itu bermasalah. Pertama, pemanggilan Yoga itu diluar aturan formal alias menabrak aturan. Semestinya, kata Soebandrio, yang punya otoritas memanggil Yoga itu adalah Ahmad Yani selalu Menteri/Panglima AD (Menpangad). Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah untuk mensabotase politik Bung Karno.

Ketiga, untuk menghancurkan PKI. Menurut Soebandrio, komplotan trio Soeharto-Yoga-Ali ini sudah berlangsung erat semasa di Kodam Diponegoro. Bahkan, Soeharto pernah menggunakan komplotannya ini untuk mensabotase rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Saat itu, pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro. Kabar itu tercium oleh Soeharto, yang saat itu masih berpangkat Letkol tetapi ‘ngebet’ sekali jadi Pangdam. Untuk meraih cita-citanya, Soeharto menggelar rapat gelap dengan sejumlah perwira di Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Yoga Soegama, yang notabene komplotan Soeharto.

Keempat, Soebandrio juga menyingkap keterlibatan Soeharto dalam percobaan kudeta yang dirancang Tan Malaka untuk menggulingkan Kabinet Sjahrir pada tanggal 3 Juli 1946. Awalnya, kata Soebandrio, kelompok Tan Malaka mengajak semua kalangan militer di Jawa Tengah, termasuk Soeharto, dalam gerakan tersebut. Pada tanggal 20 Juni 1946 (?), Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh kelompok Soedarsono. “Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu,” ujar Soebandrio. Tanggal 2 Juli 1946, dua batalyon pasukan penculik berkumpul di markas Soeharto. Pasukan itu kemudian dikerahkan untuk menguasai aset strategis, seperti RRI dan Telkom. “Malam itu juga mereka menyusun surat pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya ditandatangani oleh Presiden Soekarno esok harinya,” ungkap Soebandrio. Tetapi percobaan kudeta itu gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan.

Pada saat itulah Soeharto berbalik arah, dari awalnya berkomplot dengan penculik kemudian menangkapi para penculik. Namun, cerita tentang kelicikan Soeharto dalam peristiwa percobaan kudeta tanggal 3 Juli 1946 itu bukan cerita baru. M Yuanda Zara dalam bukunya Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia juga mengungkap kelicikan Soeharto itu. Menurut Yuanda, Soeharto sebetulnya terlibat dalam pembebasan tahanan pro-kudeta di penjara Wirogunan. Ia kemudian membawa tanahan itu ke markasnya, di Wiyoro, di mana Soedarsono sudah menunggunya. Di malam itu juga, kata Yuanda, Mohammad Yamin Cs membuat konsep maklumat kepada Presiden Soekarno, yang isinya seolah-olah penyerahan kekausaan kepada Tan Malaka. Pembuatan konsep maklumat itu dilakukan di markas Soeharto. Rencananya, maklumat itu akan dibawa oleh Soedarsono esok paginya, 3 Juli 1946, ke Presiden Soekarno. Dengan liciknya, Soeharto membocorkan info ini ke pihak Istana dan sekaligus memberitahu rencana Soedarsono ke Istana.

Alhasil, pada tanggal 3 Juli 1946, ketika Soedarsono ke Istana Presiden, ia dengan gampang dilucuti oleh pasukan pengawal Presiden. Padahal, sebelumnya Bung Karno pernah memerintahkan Soeharto melalui pesan yang dibawa oleh Sundjojo, Ketua Pemuda Pathuk, untuk menangkap atasannya, Mayor Jenderal Sudarsono, karena dicurigai ingin merebut kekuasaan. Tetapi Soeharto menolak perintah Presiden Soekarno tersebut. Sampai-sampai Soekarno marah dan menyebut Soekarno sebagai “Opsir koppig” (opsir yang keras kepala).

Kejadian ini memperlihatkan kepada kita, betapa lihainya Soeharto dalam membaca situasi, mengambil keuntungan di dalamnya, dan secara licik tampil sebagai pahlawan. Yuanda menyebut ini strategi nglurug tanpa bala, menyerbu tanpa pasukan, tetapi memakai tangan orang lain untuk kepentingannya.

Pembaca boleh tidak setuju dengan pendapat Soebandrio ataupun ulasan saya di atas. Namun, seiring dengan terbukanya
dokumen dan arsip mengenai peristiwa G30S 1965,....

Absahkah Soeharto sebagai pahlawan dibalik cerita tersebut. ???

ARTIKEL

KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DIMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-1998

 

Oleh :

Kornelis Rikan

NPM. 10144400106

P R O G R A M  S T U D I  P E N D I D I K A N  S E J A R A H

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2014

 

ABSTRAK

KORNELIS RIKAN. Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Oktober. 2014.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI dan lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI serta peran ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru.

Dalam membahas skripsi ini digunakan metode  sejarah dengan tahapan yaitu, pemilihan judul, heuristik, kritik sumber, interpretasi,  historiografi.

Dalam penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di segalah aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI  adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI , untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik sejak 1965 dapat dilihat dalam empat bidang utama, yakni sebagai stabilisator, sebagai dinamisator, sebagai pelopor, dan sebagai pelaksana sistem demokrasi liberal. Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. ABRI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

Kata Kunci:  Dwifungsi ABRI, Orde Baru

ABSTRACT

This research aims to determine the background of the establishment of the Armed Forces and the Armed Forces as well as the birth of the concept of dual function of ABRI's role in The Reign of the New Order.

In discussing this paper used the method with stages history, the selection of titles, heuristics, source criticism, interpretation, historiography.

In this thesis it can be concluded that, ABRI's dual function concept assume two functions, namely as a function of the strength of top security and political social strength function, which plays an important role in achieving national stability in all steady and dynamic aspects of national life in order to realize the established Tannas national goals based on Pancasila. Birth of ABRI's dual function concept is as soul, determination and spirit of devotion Armed Forces, together with the other powers, duties and responsibilities bear the struggle of Indonesia, both in the field of defense and security in the field of the welfare state and the nation in order to create a national destination, based on Pancasila and 1945 Constitution under the leadership of President Suharto's role as a social and political force armed forces from 1965 can be seen in four main areas, namely as a stabilizer, as a dynamic factor, as a pioneer, and as the executor of a liberal democratic system. In the military's role in the New Order that result in changes in democracy, under the pretext of "military" professional, which placed the military as something significant to change the future of the nation state, namely the need for modernization at the same responsibilities towards society and the attitude of devotion to the country. Armed Forces took part determine the policies of the state and thus should be formally recognized and positioned as a social and political force. Indonesian military then occupy political positions such as ministers, governors, regents, members of Golkar and sit in the House of Representatives.

Keywords: The Dual function of ABRI, New Order

Konsep Dwifungsi ABRI Dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998

A.      Latar Belakang 

Konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di segalah aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI  adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI , untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1.             Bagaimana latar belakang berdirinya ABRI ?

2.             Bagaimana  konsep Dwifungsi ABRI?

3.             Bagaimana peran Dwifungsi ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru?

C.      Metode Penulisan

Metode penelitian sejarah, lazim juga disebut dengan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Menurut G. J. Garraghan (1957:33) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:53) metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintetis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Hal senada juga dikemukakan oleh Louis Gottschalk (1983:32) dalam bukunya Dudung Abdurahman (2007:54) yang menjelaskan bahwa dalam metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sejarah yang dapat dipercaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1.    Pemilihan Judul

Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui suatu penelitian. Menurut Kuntowijoyo (1996:90), topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam hal ini harus kembali kepada motif penelitian yakni bukan semata-mata untuk menghasilkan karya yang bersifat komplikasi.Akan tetapi, haruslah dapat memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan fakta baru dari penemuan-penemuan dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah didapat (Alfian, 1994:2).

2.    Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “ Heurishein “ yang artinya memperoleh (Dudung Abdurahman, 2007:63) sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku perpustakaan, artikel, internet dan lain-lain.

3.        Kritik Sumber

Setelah semua data dalam berbagai kategori terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan uji :

a.              Keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.

b.             Keabsahan tentang kesahihan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

4.    Interpretasi

Interpretasi sering juga disebut dengan analisis data, menurut Kuntowijoyo (1995:100) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu : analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintetiskan agar memperolah hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

5.    Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Dudung Abdurahman, 2007:76). Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bagian yaitu : pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, diantara masing-masingnya terdapat benang merah yang saling berhubungan.

D.           Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yaitu “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998” mempunyai tujuan antara lain:

1.    Tujuan Umum

a.              Melalui penelitian skripsi ini maka peneliti dapat memperaktekan hasil belajar selama masa kuliah terutama pada mata kuliah historiografi Sejarah Indonesia dan Umum serta mata kuliah Metodologi Sejarah, sehingga dapat menambah wawasan luas serta memperdalam pemahaman.

b.             Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti dapat melatih diri untuk berfikir secara kritis, rasional dan obyektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah khususnya Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru.

2.    Tujuan Khusus

a.              Untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI.  

b.             Untuk mengetahui latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI.

c.              Untuk mengetahui peran  ABRI  di Masa Pemerintahan Orde Baru.

E.            Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan kajian skripsi dari judul “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru 1965-1998 “  adalah :

1.    Bagi Pembaca

a.              Diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang latar belakang berdirinya ABRI.

b.             Diharapkan pembaca dapat mengetahui lahirnya Gerakan Konsep Dwifungsi ABRI.

c.              Diharapkan pembaca dapat mengetahui dengan jelas peran ABRI  di Masa Pemerintahan Orde Baru.

2.    Bagi Penulis

a.              Sebagai alat untuk mengukur kemampuan penulis dalam meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan sejauh mungkin mencari kebenaran sejarah dalam bentuk tulisan.

b.             Merupakan cermin kesadaran bagi penulis untuk meningkatkan mutu karya sejarah serta memperluas baik dari segi wawasan, penguasaan teknik penulisan maupun dari segi ilmiah.

LATAR BELAKANG BERDIRINYA ABRI

A.       Sejarah Berdirinya ABRI

Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadan laskar kurang terorganisir. Awal berdirinya tentara Indonesia adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam undang-undang pembentukannya, disebut bahwa salah satu fugsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. Dalam hierarki pemerintah, BKR ditempatkan dibawah Komite Nasional Indonesia  Pusat (KNIP). Sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada dibawah Komite Nasional Indonesia  (KNI) di daerah.

Lalu pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapakan oleh pemerintah menjadi  Hari  TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI.

B.       Perkembangan ABRI di Orde Baru

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

KONSEP  DWIFUNGSI ABRI

A.       Latar Belakang Konsep Dwifungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa ”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

B.       Dampak Pelaksanaan Konsep Dwifungsi ABRI

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang akan dirasakan secara luas, tidak terkecuali Dwifungsi ABRI. Dalam hal ini, kita akan mengetahui bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Diantara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan Dwifungsi ABRI, berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c). ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

PERAN  DWIFUNGSI ABRI

A.       Peran ABRI Dalam Pertahanan dan Keamanan di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G 30 S/PKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelejen dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam Doktrin Tri Ubaya Çakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi Doktrin Sad Daya Dwi Bakti pada tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI-ABRI, keamanan pulau nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamamanan masyarakat dan pemeliharaan perdamaian dunia.

B.   Peran ABRI Dalam Sosial Politik di Masa Orde Baru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Rasa nasionalismenya lebih kuat. Sayangnya, tidak selamanya monopoly offorces militer dijabarkan secara tetap di lapangan karena sering disalahgunakan atau disalahtafsirkan anggotanya. Kedua, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambilalihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum.

KESIMPULAN

A.    Kesimpulan Historis

Latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. TNI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

B.     Kesimpulan Pedagogis

Dengan Konsep Dwifungsi ABRI yang terbuka, pandangan yang jauh kedepan  demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapakan dapat diambil manfaatnya dalam pembelajaran didunia pendidikan kita saat ini. Pembelajaran yang diambil adalah bagaimana kemauan untuk melakukan sesuatu atas nama kemanuasian, bangsa dan negara. Sifat kesatria yang selalu ditunjukan dalam setiap sikap dan tindakan, mempunyai komitmen yang tinggi dan keberanian dalam mengambil resiko menjadi dasar penting bagi setiap generasi dalam upaya memajukan bangsa ini dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesai dari segala macam bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi  pada masa lalu, tentunya mempunyai nilai  positif dan nilai negatif. Dari  peran ABRI di Orde Baru ini adalah sebuah refleksi positif bagi kita semua untuk memahami sejauh mana pentingnya nilai keadilan dan persamaan harkat dan martabat bagi seluruh manusia maupun bangsa, dimana hal ini akan mempengaruhi gerak langkah perjalanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan bersama. Semoga sejarah kelam ABRI, tidak terulang lagi diwaktu-waktu yang akan datang, karena kita mampu membentengi diri kita masing-masing dengan pemahaman dan pengalaman dimasa lalu.

Dari pembahasan tentang Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Orde Baru, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Khususnya bagi seorang calon pendidik harus mampu  menangkap apa saja peristiwa yang terjadi dan menganalisa secara baik dari aspek positf maupun negatifnya, agar pemahaman yang baik dapat ditanamkan pada peserta didik, dan begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung. (2007) Metodelogi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.

Jenkins, David. 2010. Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Jakarta: Komunitas Bambu.

Kasenda, Peter. 2013. Soeharto Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kuntowijoyo, (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana

Maarif, Samsul. 2011. Militer Dalam Parlemen Tahun 1960-2004, Jakarta: Prenada Media Grup.

Matanasi, Petrik. 2011. Sejarah Tentara Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Narasi.

Mahpudi, dkk. 2012. Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Panuju, Redi 2009. Oposisi Demokrasi Dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Pustaka.

Saelan, H. Maulwi, 2001, Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa Dari Revolusi 45   Sampai Kudeta 46, Jakarta: Trans Media Pustaka.

Samego, I, et al. 1998. Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Dwifungsi ABRI. Bandung: Mizan.

Sari, Dewi Ambar. 2007. Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang Percik Pengkhianatan Dan Hujatan. Jakarta: Jakarta Citra.

Simatupang, Mayjen TB. 1981. Geopolitik dan Masalah Pertahanan Kita dalam Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai. Jakarta : Sinar Harapan

Subroto, Hendro. 2009. Sintong Panjaitan Perjalan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.

Tianlean, Bakri A.G. 2010. Jenderal Besar HM. Soeharto Mengukir Dua Momentum Penting Bagi Keselamatan Bangsa & Negara. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa.

Wanandi, Jusuf. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia 1965-1998. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

BIODATA PENULIS

Nama: Kornelis Rikan

NPM : 10144400106

Alamat: (Jl. Ikip  PGRI, Sonosewu, Bantul, DIY)

             (Lewoleba Timur, Nubatukan, Lembata,NTT)

Riwayat Pendidikan               : - SDK Hobamatan

                                                  - SMP PGRI LEWOLEBA                         

                                                  -  SMA PGRI LEWOLEBA

                                                  -Universitas PGRI Yogyakarta