KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DIMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-199

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang 

Peran tentara memang tidak bisa terlepas dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, karena pada faktanya mereka-lah yang merupakan ujung tombak kedaulatan dan memperjuangkan kebebasan dari penindasan penjajah di masa lampau. Transformasi lembaga militer di Indonesia pada era pasca kemerdekaan sangat dinamis, contohnya saja kehadiran TKR yang selanjutnya berubah menjadi TRI, ADRI,AURI, ALRI. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia sendiri sebenarnya para perwira militer sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Pada bulan Juli 1958, militer diakui sebagai kekuatan politik dan tidak sedikit dari mereka yang mampu menempati singgasana-singgasana birokrat dan terjun dalam politik kenegaraan.

Sejarah lahirnya militer berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadan laskar kurang terorganisir. Awal berdirinya tentara Indonesia adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam undang-undang pembentukannya, disebut bahwa salah satu fungsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. Dalam hierarki pemerintah, BKR ditempatkan dibawah Komite Nasional Indonesia  Pusat (KNIP). Sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada dibawah Komite Nasional Indonesia  (KNI) di daerah.

Dalam proses rekrutmen, banyak mantan anggota PETA yang mendaftarkan diri ke BKR. Sementara  laskar rakyat menolak untuk masuk ke BKR. Terutama apabila induk organisasinya bersebrangan dengan perintah. Tentang eksistensi BKR, Oerip Soemaharjo pernah melontarkan ucapan yang terkenal, “Aneh, Negara zonder  tentara”. Maksudnya, sebagai negara yang berdaulat Indonesia seharusnya memiliki tentara, bukan sekedar badan yang bertugas menjaga keamanan. Tugas tentara terutama adalah mempertahankan negara dari serangan negara lain. Oleh karena itu, organisasi tentara tidak bisa sekedar badan, dan tuntutan untuk memilih tentara semakin menguat ketika tentara Sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia. Apakah hendak menggunakan cara-cara diplomasi atau menggunakan kekerasan, keberadaan tentara mutlak dibutukan.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi  Hari  TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI. Pada awalnya, Indonesia dibagi ke dalam tujuh Tentara dan Teritorium (T&T): (1) T&T 1 Sumatra Utara, (2) T&T II Sumatra Selatan, (3) T&T III Jawa Barat, termasuk Jakarta, (4) T&T  IV Jawa Tengah, (5) T&T V Jawa Timur. (6) T&T VI Kalimantan, (7) T&T VII Indonesia Timur.        

Struktur TT diatas merupakan stategi perang gerilya yang akan dilakukan oleh TNI menghadapi ancaman dari luar. Perang gerilya dipilih karena TNI saat itu tidak mempunyai persenjataan modern, selain keterbatasan dana untuk membiayai tentara modern yang terbagi dalam kesatuan-kesatuan mobil. Struktur teritorial yang dibuat oleh Nasution sebetulnya hanya rencana jangka pendek. Rencana jangka panjangnya ada membentuk tentara yang solid dan dilengkapi oleh persenjataan terbaru.

Langkah awal sebagai realisai rencana jangka panjang program era, Nasution melakukan seleksi ulang terhadap prajurit. Tentu saja kebijakan yang tidak popular ini mengundang perlawanan dari dalam TNI. Terutama mereka yang tersingkir dari TNI, padahal pada masa revolusi kemerdekaan mereka merasa punya andil yang tidak kecil. Dalam hampir pembelotan militer selama ini selalu didahului mengecilnya porsi ekonomi atau sebaliknya tuntutan untuk meningkatkan peluang dan kesejahteraan ekonomi tentara seperti kemungkinan berkurangnya jabatan non-militer, kesempatan menambah dana kesehjateraan dan tuntutan kenaikan anggaran pertahanan. Namun anggaran yang bersifat subsatansial dan selalu menjadi preseden dalam konflik antara kabinet dan angkatan bersenjata adalah kemungkinan hilangnya mata pencaharian tentara akibat kebijakan rasionalisasi dan demobilisasi (Syamsul Maarif, 2011: 6-9).

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang terdiri dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) memang dikenal dengan kemampuan manajemen yang sangat baik dan diakui masyarakat Indonesia karena sistem hierarkinya yang sangat kental. Sapta Marga yang merupakan pedoman tatanan hidup yang dipegang oleh TNI pun dengan jelas menyatakan pada pasal kelima bahwa mereka memegang teguh kepatuhan dan ketaatan kepada pimpinan mereka. Bahkan ABRI yang muncul sejak masa revolusi, sejak awal memang sudah menjalankan fungsi sosial maupun politiknya, disini fungsi yang dijalankan dapat diterima masyarakat. Dwifungsi ABRI dapat diartikan sebagai pengesahan pelaksanaan fungsi sosial politik oleh anggota ABRI. Namun untuk mewujudkan landasan hukum yang tepat dan mantap harus melalui tahapan yang tidak sebentar.

Sejak diberlakukannya UU No.80 tahun 1958, fungsi sosial politik ABRI memperoleh pengakuan yuridis. Sedangkan landasan konstitusionalnya berasal dari UUD 1945 pasal 2 ayat (1) yang memposisikan ABRI sebagai golongan fungsional. Bahkan di awal Orde Baru, landasan yang dimiliki ABRI bertambah dengan dikeluarkannya TAP MPR yang menjamin kelangsungan kekaryaan anggota ABRI. Dengan meletusnya kudeta Gerakan 30 September PKI, peran serta militer dalam dunia politik semakin mantap. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ABRI sendiri sebenarnya sejak awal sangat menentang kehadiran PKI yang mereka nilai sebagai ancaman yang sangat potensial terhadap kelangsungan bangsa terkait dengan sifatnya yang Atheis, Non-Nasionalis, Komintern, dan menganut doktrin perjuangan kelas yang selalu mengadu domba/memecah belah, hal ini tentunya melanggar prinsip persatuan yang diusung oleh Pancasila . Kudeta tersebut merupakan pukulan keras bagi Presiden Soekarno yang mana pada masa sebelumnya telah menunjukkan sikap dukungan dan terkesan melindungi eksistensi PKI sendiri. Kemudian, hal tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya “Supersemar” yang menandakan turunnya Soekarno dari jabatan kepresidenan dan digantikan oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto yang notabene memiliki latar belakang militer yang kental, maka tidak heran apabila sepak terjang ABRI dalam sektor politik semakin pesat di era-era berikutnya.

Dari asumsi di atas, ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan “dwifungsi ABRI”, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial-politik . Istilah dwifungsi yang menjadi dasar legitimasi bagi peran sosial-politik angkatan bersenjata sendiri mulai berkembang dan populer pada masa Orde Baru. Ini diawali dari konsepsi Nasution tentang “Jalan Tengah” ABRI pada 1958, yang intinya tentang pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bangsa untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”. Ditambah lagi dengan fakta pada Agustus tahun 1966, ABRI menyatakan kepeduliannya untuk ikut mengatasi tiga masalah nasional, yakni stabilitas sosial politik, stabilitas sosial ekonomi, dan kedudukan serta peran ABRI dalam revolusi Indonesia sebagai kekuatan revolusi, alat penegak demokrasi dan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara . Dengan kata lain, ABRI ingin mengutarakan etikatnya untuk tidak sekedar berperan dalam dunia militer-hankam saja, namun meluas pada bidang sosial-politik karena keduanya saling berkesinambungan (Petrik Matanasi,2011: 154-156).

B.            Alasan Pemilihan Judul

Setelah melakukan observasi mengenai pengambilan judul karya ilmiah yang akan ditulis, penulis akhirnya memilih untuk mengambil judul “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998”

1.             Alasan Subyektif

Secara subyektif bagi peneliti pengambilan judul ini sudah sesuai, dari segi biaya yang terjangkau dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan skripsi dengan waktu yang telah ditentukan. Mengenai alat-alat dan perlengkapan penulis sudah merasa siap dan tercukupi semua, serta dari segi bekal teoritis dan penguasaan metode penulisan penulis terus berusaha memahami prosedur penulisan skripsi yang baik dan benar. Berikut ini adalah alasan-alasannya antara lain :

a.              Penulis ingin mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya ABRI.

b.             Penulis ingin mengetahui bagaimana konsep Dwifungsi ABRI.

c.              Penulis ingin mengetahui bagaimana peran ABRI di masa pemerintahan Orde Baru.

2.             Alasan Obyektif

Secara obyektif dilihat dari segi permasalahan, penulis merasa telah mempelajari dan memahami inti permasalahan dan bagaimana nantinya akan menghasilkan suatu pemikiran yang positif yang dapat berguna untuk kedepannya.

C.           Batasan Judul

Untuk menghindari salah tafsir dalam membaca dan memahami karya ilmiah berikut ini diberikan penegasan judul skripsi sebagai berikut : “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998”.

Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.”  ABRI menjalankan dua fungsi, yang dikenal dengan dwifungsi ABRI. Dua fungi tersebut adalah fungsi pertahan dan keamanan negara, dan fungsi sosial politik. Di bidang sosial politik, ABRI ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, turut serta dalam pembangunan, yakni ikut ambil bagian dalam poses-proses pembangunan yang berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan.

D.           Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1.             Bagaimana latar belakang berdirinya ABRI ?

2.             Bagaimana  konsep Dwifungsi ABRI?

3.             Bagaimana peran Dwifungsi ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru?

E.            Ruang Lingkup Dan Segi Peninjauan

1.             Ruang Lingkup

            Berdasarkan judul skripsi yang akan ditulis yaitu “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998” maka ruang lingkup yang diambil dibatasi peran ABRI di masa pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998, yakni peran  ABRI dalam Hankam dan sosial politik di masa pemerintahan Orde Baru. Namun demikian tidak berarti dalam penulisan skripsi ini akan mengabaikan  hal-hal yang terjadi sebelum dan bahkan sesudahnya terhadap masalah yang ada hubungan dengan judul tersebut.

2.             Segi Peninjauan

Peristiwa dalam sejarah adalah merupakan peristiwa masa lampau yang bersifat komplek yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia dari aspek historis, politik, sosial, budaya, dan agama. Dari sinilah akhirnya diperlukan pengkajian secara multidimensional dalam penulisan. Penulis menggunakan segi peninjauan, politik, dan ketahanan.

F.            Sumber Yang Digunakan

            Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber sekunder sebagai bahan untuk membahas permasalahan tersebut. Sebagai sumber pokok penulisan menggunakan literatur sebagai berikut :

Abdurahman, Dudung. (2007) Metodelogi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.

Jenkins, David. 2010. Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Jakarta: Komunitas Bambu.

Kasenda, Peter. 2013. Soeharto Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kuntowijoyo, (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana

Maarif, Samsul. 2011. Militer Dalam Parlemen Tahun 1960-2004, Jakarta: Prenada Media Grup.

Matanasi, Petrik. 2011. Sejarah Tentara Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Narasi.

Mahpudi, dkk. 2012. Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Panuju, Redi 2009. Oposisi Demokrasi Dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Pustaka.

Saelan, H. Maulwi, 2001, Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa Dari Revolusi 45   Sampai Kudeta 46, Jakarta: Trans Media Pustaka.

Samego, I, et al. 1998. Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Dwifungsi ABRI. Bandung: Mizan.

Sari, Dewi Ambar. 2007. Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang Percik Pengkhianatan Dan Hujatan. Jakarta: Jakarta Citra.

Simatupang, Mayjen TB. 1981. Geopolitik dan Masalah Pertahanan Kita dalam Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai. Jakarta : Sinar Harapan

Subroto, Hendro. 2009. Sintong Panjaitan Perjalan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.

Tianlean, Bakri A.G. 2010. Jenderal Besar HM. Soeharto Mengukir Dua Momentum Penting Bagi Keselamatan Bangsa & Negara. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa.

Wanandi, Jusuf. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia 1965-1998. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Selain buku-buku tersebut di atas kami juga mempergunakan sumber-sumber yang lain, yaitu sumber dari buku - buku ilmiah yang ada sangkut pautnya dengan judul skripsi ini, yang selengkapnya akan kami cantumkan dalam daftar pustaka.

G.           Metode Penulisan

Metode penelitian sejarah, lazim juga disebut dengan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Menurut G. J. Garraghan (1957:33) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:53) metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintetis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Hal senada juga dikemukakan oleh Louis Gottschalk (1983:32) dalam bukunya Dudung Abdurahman (2007:54) yang menjelaskan bahwa dalam metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sejarah yang dapat dipercaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1.             Pemilihan Judul

Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui suatu penelitian. Menurut Kuntowijoyo (1996:90), topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam hal ini harus kembali kepada motif penelitian yakni bukan semata-mata untuk menghasilkan karya yang bersifat komplikasi.Akan tetapi, haruslah dapat memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan fakta baru dari penemuan-penemuan dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah didapat (Alfian, 1994:2).

2.             Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “ Heurishein “ yang artinya memperoleh (Dudung Abdurahman, 2007:63) sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku perpustakaan, artikel, internet dan lain-lain.

3.             Kritik Sumber

Setelah semua data dalam berbagai kategori terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan uji :

a.              Keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.

b.             Keabsahan tentang kesahihan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

4.             Interpretasi

Interpretasi sering juga disebut dengan analisis data, menurut Kuntowijoyo (1995:100) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu : analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintetiskan agar memperolah hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

5.             Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Dudung Abdurahman, 2007:76). Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bagian yaitu : pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, diantara masing-masingnya terdapat benang merah yang saling berhubungan.

H.           Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yaitu “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998” mempunyai tujuan antara lain:

1.             Tujuan Umum

a.              Melalui penelitian skripsi ini maka peneliti dapat memperaktekan hasil belajar selama masa kuliah terutama pada mata kuliah historiografi Sejarah Indonesia dan Umum serta mata kuliah Metodologi Sejarah, sehingga dapat menambah wawasan luas serta memperdalam pemahaman.

b.             Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti dapat melatih diri untuk berfikir secara kritis, rasional dan obyektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah khususnya Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru.

2.             Tujuan Khusus

a.              Untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI.  

b.             Untuk mengetahui latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI.

c.              Untuk mengetahui peran  ABRI  di Masa Pemerintahan Orde Baru.

I.              Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan kajian skripsi dari judul “Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Di Masa Pemerintahan Orde Baru 1965-1998 “  adalah :

1.             Bagi Pembaca

a.              Diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang latar belakang berdirinya ABRI.

b.             Diharapkan pembaca dapat mengetahui lahirnya Gerakan Konsep Dwifungsi ABRI.

c.              Diharapkan pembaca dapat mengetahui dengan jelas peran ABRI  di Masa Pemerintahan Orde Baru.

2.             Bagi Penulis

a.              Sebagai alat untuk mengukur kemampuan penulis dalam meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan sejauh mungkin mencari kebenaran sejarah dalam bentuk tulisan.

b.             Merupakan cermin kesadaran bagi penulis untuk meningkatkan mutu karya sejarah serta memperluas baik dari segi wawasan, penguasaan teknik penulisan maupun dari segi ilmiah.

J.             Sistematika Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenal isi skripsi ini,  maka penulis akan memaparkan masalah yang dibahas, dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

B.  Alasan Pemilihan Judul

1.    Alasan Subyektif

2.    Alasan Objektif

C.  Batasan Judul

D.   Rumusan Masalah

E.   Ruang Lingkup Dan Segi Peninjauan

F.    Sumber Yang Digunakan

G.   Metode Penulisan

H.  Tujuan Penulisan

I.     Manfaat Penulisan

J.     Sistematika Isi Skripsi

BAB II LATAR BELAKANG BERDIRINYA ABRI

A.       Sejarah Berdirinya ABRI

Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadan laskar kurang terorganisir. Awal berdirinya tentara Indonesia adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam undang-undang pembentukannya, disebut bahwa salah satu fugsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. Dalam hierarki pemerintah, BKR ditempatkan dibawah Komite Nasional Indonesia  Pusat (KNIP). Sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada dibawah Komite Nasional Indonesia  (KNI) di daerah.

Lalu pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapakan oleh pemerintah menjadi  Hari  TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI. Pada awalnya, Indonesia dibagi ke dalam tujuh Tentara dan Teritorium (T&T): (1) T&T 1 Sumatra Utara, (2) T&T II Sumatra Selatan, (3) T&T III Jawa Barat,termasuk Jakarta, (4) T&T IV Jawa Tengah, (5) T&T V Jawa Timur, (6) T&T VI Kalimantan, (7) T&T VII Indonesia Timur (Syamsul Maarif,2011: 8-9).

B.       Perkembangan ABRI di Orde Baru

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut  serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan diberbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI (Syamsul Maarif,2011: 126-127).

Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di propinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.

BAB III KONSEP  DWIFUNGSI ABRI

A.       Latar Belakang Konsep Dwifungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa ”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara mapun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan Nasional.

Konsep Dwifungsi ABRI ini mempunyai akar dan latar belakang sejarah yang panjang sejak berdirinya organisasi ketentaraan di Republik Indonesia. Para perwira militer merasa mempunyai hak yang sama dengan kaum sipil dalam menentukan kebijakan dan jalannya pembinaan negara. Perkembangan dan perluasan peran dari konsep Dwifungsi mulai dirumuskan oleh kalangan internal militer sehingga melahirkan doktrin Tri Ubaya Cakti yang dipertegas dengan adanya doktrin perjuangan Catur Dharma Eka Karma yang nantinya ikut mengembangkan dan memperluas konsep Dwifungsi ABRI itu sendiri. (Syamsul Maarif,2011: 21-22)

B.       Dampak Pelaksanaan Konsep Dwifungsi ABRI

Setelah terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia melalui TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968, secara perlahan militer mulai masuk ke dalam ranah sipil dan secara berangsur-angsur mulai menjalankan fungsi sosial-politiknya, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 1982, maka landasan hukum Dwifungsi ABRI pun menjadi lengkap. Pada pertengahan tahun 1970 sampai 1980 an, karena semakin kuatnya pengaruh pendekatan militer di dalam kehidupan sosial, menyebabkan dinamika serta aspirasi masyarakat kurang tersalurkan dengan baik.

Pada perkembangannya, kebijakan Dwifungsi ABRI dalam derajat tertentu dapat dianggap sebagai pembenaran bagi pemerintahan Soeharto untuk mengangkat sejumlah besar anggota militer di MPR, DPR, serta menempati jabatan-jabatan eksekutif, baik itu di tingkatan nasional maupun daerah yang sangat strategis. Selain itu, militer juga ikut masuk dalam perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Fungsi militer dalam politik ini dijadikan sebagai kekuatan dan alat penopang kekuasaan Soeharto. Pada masa pemerintahan inilah yang menjadi sejarah dari puncak keterlibatan militer dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Walaupun pada perjalanannya, fungsi sosial politik ABRI ini mengalami pasang surut seiring dengan dinamika dan konstelasi politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu.

BAB IV PERAN  DWIFUNGSI ABRI

A.       Peran ABRI Dalam Pertahanan dan Keamanan di Masa Orde Baru

Penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin pertahanan dan keamanan, yaitu doktrin perang gerilya rakyat semesta, doktrin perang wilayah, doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sasaran operasi Hankamnas, yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka, menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta memelihara kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing. Pola operasi Hankamrata, yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam negeri, operasi intelijen strategis dan pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan Asia Tenggara.

Pola operasi pertahanan bertujuan untuk menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/negara RI pada salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) negara yang terganggu keamanannya. Pola operasi intelijen strategis (Intelstrat) bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi nasional dan operasi-operasi Hankam, menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di wilayah musuh, dan mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan. Pola operasi kerja sama, yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.

Keikut sertaan upaya penyelenggaraan bela negara dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung jawab (hak, kewajiban, dan kehormatan) setiap warga negara dan bangsa. Untuk itu, diperlukan pembinaan kesadaran, dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela negara. Sejak tahun 1949 bela negara dipersepsikan identik dengan perang kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa wujud partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah dalam perang kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak bersenjata. Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada tantangan/ancaman yang dihadapi secara kontekstual dalam periode waktu tertentu.

Pada periode tahun 1945-1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen hankam, seperti ABRI, Pertahanan Sipil (HANSIP), Perhubungan Laut (PERLA), Sukarelawan/Sukarelawati (SUKWAN/ SUKWATI). Hal ini sejalan dengan kondisi tantangan dan ancaman yang kita hadapi pada periode itu, yaitu menghadapi pemberontakan di dalam negeri, peperangan Trikora, membebaskan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan Dwikora.-Pada periode 1950. Pada periode Orde Baru Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) yang dihadapi lebih kompleks dan lebih luas daripada periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul dari segenap aspek kehidupan bangsa (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). Oleh karena itu, dalam konteks ini bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan nasional tersebut dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu, dikembangkan konsepsi tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula sebagai partisipasi warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di segenap aspek kehidupan bangsa.

B.       Peran ABRI Dalam Sosial Politik di Masa Orde Baru

Kehadiran militer di Indonesia, tentu tidak di pisahkan dari realitas politik yang menyertainya. Lahir dan berkembang sebagai militer yang revolusioner dengan ideografis Jawa. Dengan konsep ABRI manunggal dengan rakyat ditunjukan bahwa dokrin Dwifunsi ABRI dapat setara dengan ideologi  yang harus disadari oleh baik kalangan sipil maupun militer. Sejak pemerintahan Orde Baru, keterlibatan militer dalam berbagai kehidupan non-militer telah menjadi sebuah keharusan, baik melalui doktrin peran sosial politik ABRI maupun dari ketentuan perundangan yang mendasarinya, sampai ke implementasi strukturalnya. Kehadiran ABRI dalam berbagai kehidupan telah menjadi sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang negeri ini.

Pelembagaan Dwifungsi ABRI di era Soeharto merupakan bagian dari pelembagaan Piramida Orde Baru yang mencakup seorang presiden dengan kekuasaan yang sangat dominan, angkatan bersenjata yang sangat aktif berpolitik, proses decision making. Seperti yang dikemukakan oleh Indria  Samego.et al, (1998 : 63), yang menyatakan bahwa keterlibatan militer di dalam bidang-bidang non-hankam di sebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. ABRI  sebagai kekuatan sospol maka, kedudukan ABRI adalah sebagai golongan karya yang bertugas secara aktif dan nyata turut serta dalam segalah  kegiatan negara dan rakyat dalam menyukseskan perjuangan nasional (Syamsul Maarif, 2011: 4-5).

BAB V KESIMPULAN

          Pada kesimpulan ini membahas tentang kesimpulan historis dan pedagogis.

BAB II

 LATAR BELAKANG BERDIRINYA ABRI

A.      Sejarah Berdirinya ABRI

Perihal TKR ini dibicarakan untuk pertama kali oleh kabinet RI pertama (Kabinet Presidensil dipimpin oleh Presiden Soekarno) pada 15 Oktober 1945 bertempat dirumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Semua menteri hadir kecuali Soekarno. Para mantan KNIL yang hadir adalah Oerip Soemohardjo, Soedibjo, Samidjo dan Didi Kartasasmita. Mantan PETA yang hadir dalah Dr Soetjipto dan Kafrawi. Saat itu berhasil ditetapkan bahwa Oerip Soemahardjo, mantan Mayor KNIL yang sudah pensiun, sebagai Kepala Markas Besar Oemoem dan juga sebagi formatir organisasi. Markas besar TKR segera dibentuk dengan kota Yogya sebagai pusatnya. Untuk pengembangan di Sumatera, pada tanggal 5 November 1945 Dr AK Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator TKR Sumatera (Petrik Matanasi, 2011: 135).

Akhirnya melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (kini diperingat sebagai hari kelahiran TNI ), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan maklumat no.2 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (yang juga disingkat TKR). Kementerian keamanan diganti menjadi Kementerian Pertahanan. Tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Dan  satu bulan kemudian yaitu pada tanggl 23 Februari 1946 dibentuklah panitia besar penyelenggara organisasi tentara (Petrik Matanasi, 2011 : 135-136).     

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya, di samping Tentara Republik Indonesia, maka tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan resmikan pada 3 Juni 1947 (Petrik Matanasi, 2011 : 116).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat:. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat (David Jenkins, 2010 : 10).

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI). Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya (Syamsul Maarif, 2011 : 74-75).

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan. Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba kekacauan (chaos) itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD) (Syamsul Maarif, 2011: 111-112).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dibagi 2 (dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya NKRI. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

·                Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI.

·                Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI. 

·                Ketiga, pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal.

·                Keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999).  

·                Kelima, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik. 

·                Keenam, TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics. 

·                Ketujuh, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada.

·                Kedelapan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu.

·                Kesembilan, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI).

·                Kesepuluh, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI. 

·                Kesebelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster). 

·                Keduabelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim. 

·                Ketigabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.

·                Keempatbelas, penerapan akuntabilitas public terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer. 

·                Kelimabelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI. 

·                Keenambelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda. 

·                Ketujuhbelas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan; 

·                Kedelapanbelas, penghapusan Posko Kewaspadaan;

·                Kesembilanbelas, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. 

·                Keduapuluh, likuidasi Organisasi Kaster TNI. 

·                Keduapuluhsatu, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005. 

·                Keduapuluhdua, berlakunya doktrinTNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan “Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007  (Syamsul Maarif, 2011: 419-421).

B.       Perkembangan ABRI di Orde Baru

Kebijakan Dwifungsi ABRI yang digunakan pada masa pemerintahan Soeharto ini merujuk kepada pemahaman profesionalisme baru dimana militer yang professional adalah militer yang memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab pada bidang hankam dan sekaligus juga pada bidang non-hankam (sosial, politik, ekonomi dan sebagainya). Akan tetapi tujuan awal itu dalam perjalanannya mengalami beberapa masalah, salah satunya seperti dalam bidang ekonomi yang melibatkan ABRI untuk membantu proses nasionalisasi aset-aset vital pemerintah, tetapi justru menjadikan ABRI sebagai penguasa atau pemimpin dari asset tersebut. Bahkan dalam perjalannya, hal tersebut digunakan sebagai lahan bisnis para pihak militer. Seperti yang pernah dikemukakan Nasution pada awal perkembangan Dwifungsi ABRI khususnya dalam hal kekaryaan menyatakan bahwa ABRI  jangan sampai salah menafsirkan mengenai Dwifungsi ABRI. Menurut Nasution, meskipun ABRI diberi keleluasaan dalam bidang sosial politik bukan berarti  seorang ABRI dapat sekaligus  merangkap di bidang eksekutif, legislatif atau yang sering dikatakan dengan “penguasa” dan “pengusaha”  (Nasution,1971: 22).

Keterlibatan militer didalam bidang-bidang non hankam disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktot  internal terdiri dari norma-norma dan orientasi para perwira militer, baik secara individu maupun kelompok dan kepentingan-kepentingan korps militer. Nilai-nilai dan orientasi militer secara garis besar merupakan hasil dari sejarah pengelaman yang dimiliki anggota militer, asal usul dan peran militer tersebut membentuk suatu tradisi dan seperangkat nilai.  Kepentingan-kepentingan material angkatan bersenjata juga memainkan peranan amat penting dalam keputusan militer yang sangat mempengaruhi campur tangan militer dalam politik. Hal tersebut diuraikan dalam tiga faktor internal sebagai berikut : Pertama, militer tentunya memiliki kepentingan-kepentingan kelompok, baik itu untuk memperoleh fasilitas-fasilitas militer seperti peralatan tempur maupun untuk memberikan gaji yang layak bagi anggotanya. Kedua, suka atau tidak suka, korps perwira militer dapat dilihat sebagai wakil penting dari kelas menengah perkotaan. Apabila pemerintah gagal dalam memenuhi kebutuhan kelas menengah ini, maka kelompok-kelompok perwira ini diperkirakan akan melakukan tekanan terhadap pemerintah, bahkan ada kemungkinan untuk menjatuhkannya. Ketiga, para pimpinan puncak militer dapat membangun kepentingan-kepentingan pribadinya melalui intervensi militer dengan menempatkan mereka di dalam kontrol jaringan patronase pemerintah. Birokrasi dan pola hubungan state-society yang mengkombinasikan kooptasi responsivitas dengan represi. Fenomena ini merujuk pada peran militer yang dominan dan kemudian menimbulkan asumsi dan keraguan masyarakat akan efektivitas konsep Dwifungsi ABRI. Ketiga faktor internal diatas memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah sipil terhadap kepentingan golongan militer yang dapat memicu terjadinya intervensi militer dalam berbagai bidang guna memenuhi kebutuhannya, baik itu militer secara kelompok ataupun individu. Selain dari faktor-faktor internal tersebut, terdapat juga faktor eksternal, seperti kondisi-kondisi sosial ekonomi, keadaan politik dalam negeri dan faktor-faktor internasional yang dapat memperkuat kecenderungan militer untuk melakukan intervensi (Indria Samego, 1998:63).

Soeharto menghabiskan tahun-tahun sejak 1965 untuk memperluas dan mempertahankan basis kekuasaanya. Kini ia bahkan melebihi seorang primus inter pares (yang tertunggal di antara sesama) dalam kepemimpinan koligial militer AD. Soeharto bertengger di puncak piramida. Ia menduduki setiap orangnya pada posisi kunci eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam setiap cabang pemerintahan. Ia mendominasi kabinet serta jajaran birokrasi negara. Ia mendominasi ABRI serta menguasai sepenuhnya Menteri Pertahanan  dan Keamanan serta Panglima Kopkamtib yang begitu berkuasa dalam pemulian keamanan dan ketertipan. Ia menentukan anggota MPR yang dipastikan memilih dirinya sebagai presiden untuk lima tahun berikutnya. Selanjutnya ia memilih dengan cermat kelompok militer kepercayaannya untuk memimpin.

Soeharto merupakan tokoh sentral di Golkar, suatu partai politik yang didukung oleh militer AD dengan cara melumpuhkan gerak dua partai “oposisi”. Ia pun mendominasi seluruh bagian badan yudisial yang lemah dengan memdudukkan kolega lamanya di posisi kunci. Semua berpangkat jenderal. Ia juga menunjuk orang-orangnya duduk di Dewan Pertimbangan Agung. Geliat kekuasaanya menembus setiap departeman dan masuk keseluruh perusahaaan negara. Ia merangsek sampai ke bawah, jika ia menghendaki, sampai ke setiap desa. Ia menggenggam sangat besar, baik karena UUD 1945 memberikan kekuasaan besar kepada presiden maupun karena dirinya memiliki pengaruh dominan dalam AD. Pengaruhnya menjadi demikian besar dalam masyarakat. Dengan singkat ia menjadikan dirinya sebagai tokoh raksasa dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghormati otoritas secara mendalam (David Jenkins, 2010 : 17-18).

Pada pertengahan tahun 70-an, ketika Golkar memulai kegiatannya, rencana pemerintahan Soeharto adalah memenangkan sekitar 30-40 persen suara, cukup untuk sekedar menghasilkan mayoritas di parlemen. Presiden Soeharto membuat aturan pemerintah memperbolehkan mengangkat anggota parlemen berjumlah 100 dari 460 anggota parlemen. Anggota parlemen yang tidak melalui pemilu itu dimaksudkan untuk mewakili ABRI dan kelompok non partai. Meskipun hasil pemilu Golkar hanya meraih 131 kursi, tetapi dengan tambahan 100 orang yang di angkat itu membuat Golkar menjadi mayoritas. Tanpa pengangkatan pun sebenarnya Golkar sudah mayoritas sebab meraih 62,8%  suara dalam pemilu 1971 (Syamsul Maarif. 2011 : 30).

Pada pemilu berikutnya Golkar selalu di atas angin.  Sementara itu, dua partai saingannya, yakni PDI dan PPP, semakin terjepit keberadaanya. Di luar Golkar tidak mendapat bagian lagi mengangkat isu-isu strategis untuk meraup dukungan publik, sebab semuannya sudah diambil oleh Golkar. Langkah pemerintahan Orde Baru berikutnya adalah mementukan asas tunggal dalam semua partai politik, yakni asas Pancasila, dengan demikian, seluruh kekuatan  politik itu telah menjadi partai terbuka sebagai Catch all party (partai yang tebuka untuk siapa pun yang ingin menjadi angggota).  Semua orpol dan ormas berdasarkan Pancasila (Redi Panuju, 2009 : 37-38 ).

Dominasi ABRI dilingkungan birokrasi pemerintahan menempatkannya sebagai penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya, pengangkatan jabatan birokrasi di semua tingkat tergantung pada persetujuan pimpinan ABRI. Masalah perisinan, pemberian kontrak atas proyek-proyek harus mendapat restu, istilah halusnya dikoordinasikan dahulu dengan ABRI. Sehingga personel- personel ABRI yang ditempatkan pada jabatan birokrasi akan lebih mendahulukan keinginan lembaga yang menempatkannya. Akibatnya, kepentingan dan aspirasi masyarakat terkadang harus dikalahkan oleh kepentingan dan aspirasi ABRI. Selain itu, penempatan personel-personel ABRI di jabatan birokrasi lebih sering dilakukan dengan cara penunjukan, bukan melalui mekanisme seleksi yang kompetitif (Peter Kasenda, 2013 : 119).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dominasi militer dalam perpolitikan Indonesia dimana hampir posisi strategis pemerintahan dikuasai oleh militer membawa dampak bagi kebebasan berekspresi, berorganisasi dan berpendapat. Militer melakukan kontrol terhadap media massa ataupun aktivitas politik yang dilakukan partai politik maupun masyarakat umum. Kontrol militer yang berlebihan terhadap aktivitas masyarakat menyebabkan terjadinya kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Setidaknya ada 6 kasus kemanusiaan yang terjadi sebagai implikasi pendekatan kekerasan. Dimulai dari kasus Malari (1971), Tanjung Priuk (1984), Talang Sari Lampung (1989), DOM Aceh (1989-1998), Kudatuli 27 Juli 1996, rentetan kekerasan ditutup dengan peristiwa penculikan aktivis 1998 dan tragedi Trisakti I.  Kejadian tersebut menelan korban tidak kurang dari 9085 orang. Suramnya penyelesaian masalah perburuhan dan pertanahan, juga operasi militer di Timor-Timur, Aceh, Lampung, Tanjung Priuk, merupakan bukti-bukti yang selalu diungkap sebagai keburukan peran non-militer ABRI. Dominasi militer pada kepemimpinan pemerintahan daerah berimplikasi pula, tidak ada netralitas birokrasi dan penyelenggaraan. Pemilu yang dilakukan sejak 1971-1997. Investasi militer dalam netralitas birokrasi dan pemilu hanya terbatas pada fungsi kontrol atau memastikan birokrasi solid untuk mendukung Golkar. Keberadaan militer didalam DPR/MPR dan Golkar menghilangkan fungsi check dan balance dalam penyelenggaraan negara (Jusuf Wanandi, 2014: 251-252).

A.   Latar Belakang Konsep Dwifungsi ABRI

Pada dasarnya, konsep dwifungsi ABRI tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Keberadaan ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik yang telah melekat sejak kelahirannya, secara nyata memang telah diterima oleh rakyat, karena peranannya memang secara nyata diperlukan bagi kelangsungan sistem kenegaraan dan sistem politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut ditunjukkan oleh perbagai peranan ABRI dalam menghadapi situasi-situasi genting, mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan hingga penumpasan G30S/PKI. Dalam menghadapi situasi-situasi genting itu, ABRI telah memainkan peranannya dalam bidang politik. Sebagai contoh ialah Instruksi Bekerja Pemerintah Militer seluruh Jawa No. I/MBKD/1948 dari Kolonel Nasution (Syamsul Maarif,2011: 21).

Dwifungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya. Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.

Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu mengakibatkan bagaimana ABRI memandang dirinya yakni sebagai alat revolusi dan alat negara, juga sebagai pejuang yang terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik ini, didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk lingkungan strategik internasional.  Pada tahun 1959 ketika pemimpin politik sipil juga tidak mampu mengatasi pemberontakan daerah, ABRI tampil menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat pemberontakan G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan Pancasila dari rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya Dwifungsi ABRI dapat diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30 S/PKI sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan nasional dalam pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para perwira ABRI ke dalam berbagai bidang; lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi kemasyarakatan. Meskipun demikian tidak berarti militer menggantikan peranan sipil. Perluasan peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan (kekaryaan) dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan memperhatikan perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa. Luasnya penempatan personil militer tersebut pada instansi/lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat menimbulkan silang pendapat yang menuntut perlunya aktualisasi Dwifungsi ABRI (fungsi sospol) di masa depan.

Konsep Dwifungsi ABRI juga dikritik oleh banyak pihak lain sejak 1969. Yang pertama melakukan adalah sekutu angkatan bersenjata yang dulu membantu merobohkan Orde Lama, khususnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Persatuan pecah dalam perode 1968-1969 karena kecewa dengan elite yang berkuasa dan mulai mengkritk pihak militer, khususnya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pengusaha militer yang mempraktikkan Dwifungsi ABRI secara berlebihan. Personel militer yang menjadi kepala desa, camat, bupati, dan gubernur sering menggunakan metode militer berbentuk  pemaksaan dalam berhubungan dengan rakyat yang ada di bawah wewenangnya. Serta diantaranya dikritik karena ketidakmampuannya memegang jabatan politik (Peter Kasenda, 2013: 124).

Tanggapan Soeharto terhadap kritik ini, ABRI akan terus mempunyai peran sosial politik  dalam negara, tapi tidak mengijinkan untuk membangun militerisme. Soeharto juga membela hubungan dekat ABRI dengan Golkar meskipun ABRI sebagai instrumen pertahan nasional yang berdiri diatas semua kelompok, tapi ABRI sebagai kelompok fungsional harus memilih mitra yang dapat dipercaya yang bekerja demi Pancasila. Soeharto menyatakan, tidak ada konflik kepentingan antara peran ABRI sebagai pembela negara dengan perannya sebagai kekuatan sosial politik. Tetapi, banyak pengkritik menyatakan, ABRI tidak semestinya menempatkan personelnya di luar Dephankam, karena tugas-tugas itu disediakan bagi orang-orang sipil. Argumen lain yang sejalan dengan ini menyatakan, kekaryaan ABRI akibat dari situasi darurat telah berakhir. Tetapi, posisi ini dipukul balik dengan alasan Dwifungsi ABRI bukan seluruhnya akibat dari situasi darurat. Sebaliknya, situasi darurat hanya tantangan di depan yang memerlukan partisipasi ABRI karena orang-orang sipil tidak sanggup memimpin negara (Peter Kasenda, 2013: 124-125).

Penganut demokrasi liberal menentang Dwifungsi ABRI karena tidak mempunyai basis konstitusional dan melawan prinsip demokratisasi, supremasi sipil atas militer dan militer tidak lebih dari sekedar alat mati negara. Kelompok ini memandang Dwifungsi ABRI sebagai tindakan illegal ABRI yang hadir di bidang yang tidak seharusnya. Dwifungsi ABRI dilihat sebagai intervensi militer yang bertentangan dengan hukum, apapun alasan yang dipakai untuk membenarkannya. Sementara kelompok lain menyatakan, kekaryaan ABRI mengurangi kesempatan dan menghalangi perencanaan karier orang sipil (Peter Kasenda, 2013: 125).

Sementara dalam ABRI terjadi perdebatan tentang masa depan Dwifungsi ABRI. Fotum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI yang terdiri dari belasan purnawirawan menyatakan pandangannya tentang peran sosial politik angkatan bersenjata melalui makalah “TNI dan Dwifungsi”. Pertama, konsep Dwifungsi ABRI dinilai bagus selama tertentu dalam perjuangan nasional, tetapi penerapannya memerlukan koreksi disesuaikan dengan perkembangan rakyat. Kedua,  kehidupan politik Indonesia harus ditertipkan berdasarkan prinsip dasar demokrasi yang memberi kesempatan yang sama bagi seluruh golongan untuk mengejar ambisi poliknya. Ketiga, TNI harus bebas dari keterlibatannya dalam partai politik dan golongan. TNI harus kembali ke posisi semula sejajar dengan seluruh kelompok pejuang dalam masyarakat dan tidak menjadi bagian dari kelompok mana pun. Tetapi, TNI akan tetap berada di atas semua golongan tidak sekedar sebagai alat mati pemerintah karena nilai moralnya tetap berpikir, bertindak, dan berperilaku berdasarkan Sabta Marga (Peter Kasenda, 2013: 125-126).

Kertas kerja Fosko TNI pada 20 Mei 1978 memberikan tiga saran. Pertama, pelaksanaan Dwifungsi ABRI akan dikoreksi sejauh mungkin untuk dikembalikan pada semula dalam satu atau dua tahun berikutnya paling lambat akhir 1979. Dwifungsi ABRI dilanjutkan sebatas sebagai fungsi laten TNI hanya pada saat diperlukan. Kedua, kepemimpinan dewasa ini seharusnya tidak memaksakan kebijakan dengan nilai-nilai di dalamnya kepada generasi baru. Sebaliknya, diharapkan muncul dialog dua arah yang terbuka dengan generasi pemimpin masa depan untuk mencapai saling pengertian. Sehingga dapat menjembatani jurang antargenerasi dan mengurangi ketegangan antargenerasi. Ketiga, kehidupan politik harus diarahkan pada jalan yang benar. Sehingga partai-partai politik tidak dipaksa berkompromi mengikuti keinginan pihak yang berkuasa. (Peter Kasenda, 2013: 126).

Makalah Widodo menyatakan, Dwifungsi ABRI merupakan bagian integral sistem parisipasi rakyat dalam “Negara Kekeluargaan”. Esensi keberadaanya dijamin sepenuhnya. ABRI dalam partisipasinya sebagai kekuatan sosial ikut ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa karena memiliki tanggung jawab politik. ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan tidak mungkin melakukan kudeta atau menciptakan junta militer. Dengan konsep itu kelanjutan sistem demokrasi politik dapat terjamin. Selanjutnya, dokumen itu menunjuk kembali prinsip keempat dan kelima pelaksanaan Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang abadi. ABRI berada dalam badan legislatif dan wilayah konstitusi yang menunjukan kedaulatan rakyat. Peran ABRI dalam badan eksekutif pemerintah hanya untuk membuat badan tersebut stabil dan dinamis. Hal ini hanya bias dibenarkan jika dapat dinilai sistem politik Indonesia di masa depan perlahan-lahan menjadi stabil dan seluruh bagian memenuhi fungsinya. Sehingga tidak lagi memerlukan bantuan stabilisasi dan dinamisasi ABRI dan Dwifungsi ABRI dengan otomatis menyesuaikan diri pada situasi yang berubah (Peter Kasenda, 2013: 127-128).

Dalam pertemuan 17 Oktober 1978 disepakati bahwa ABRI harus memberikan kesetiaannya kepada negara, bukan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa. Berkaitan dengan hal ini Sajidiman bertanya bagaimna sikap ABRI jika dalam pemiihan umum yang akan datang PPP dan PDI memperoleh kemenangan. Jawabannya seperti yang telah dirumuskan Mokoginta dan disetui oleh rapat, tidak menjadi soal golongan mana yang menang. Apabila salah satu partai “oposisi” menang maka, hal itu harus dianggap sebagai konsekuensi proses demokrasi. Menurut Mikoginta diperlukan suatu konsensus nasional bahwa ABRI harus setia kepada siapa pun yang memegang kekuasaan. Satu-satunya patokan ialah Republik Indonesia harus berjalan terus berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Jika ada pihak yang hendak mengubah dasar filsafat negara, ABRI harus melakukan tindakan cepat melawannya (David Jenkins, 2010: 161-162).

Makalah Widodo memberikan bukti jelas bahwa militer tidak perlu seiring dengan kebijakan Soeharto. Padahal, Widodo merupakan sekutu lama Soeharto yang menjadi kepala staf dan membuat canggung kelompok penguasa di sekitar Soeharto. Secara teori, ABRI wajib setia kepada prinsip yang tercantum dalam makalah Widodo. Tetapi, dalam praktiknya, makalah itu hanya berdampak kecil. Kedudukan semua kepala staf selama dua dekade sejak kemerdekaan sangat kuat, tapi diperlemah dengan restrukturisasi ABRI pada 1969. Seluruh kekuasaan kini berada di tangan presiden dan para Jenderal Hankam. Kecuali Jenderal Muhammad Jusuf, mereka tidak terbujuk dengan gagasan militer bahwa harus kembali ke barak. Makalah Widodo disampaikan kepada para komandan dengan perintah sebagai KSAD untuk setia pada prinsip yang dirumuskan di dalamnya. Tetapi, kenyataan terdapat dualisme tempat berpijak anggota militer. Pada suatu pihak terdapat makalah KSAD Jenderal Widodo dan buku biru Menhankam/Pangab Jenderal Muhammad Jusuf bahwa ABRI berada diatas semua golongan masyarakat dan untuk seluruh bangsa. Di pihak lain terdapat pernyataan Presiden Soeharto, ABRI masih menjadi bagian dari keluarga besar Golkar. Mengutip Nasution, istilah dua kutub kuat. Satu dari garis komando, yang lain dari pemerintah. Keduanya benar-benar saling bertentangan (David Jenkins, 2010: 165-166).

Tak lama setelah pidato Soehato di Pekanbaru itu, makalah Hankam dipersiapkan untuk memukul balik kecaman dari “makalah-makalah” yang lebih dahulu. Tujuan makalah Hankam adalah memperkuat Dwifungsi ABRI dan memperjelas cengkeraman ABRI terhadap politik tingkat tinggi Indonesia. Makalah ini menegaskan lagi perlunya pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada puncak struktur pemerintahan yang genggamannya terhadap badan eksekutif dan legislatif diamankan dengan dominasi wakil-wakil ABRI. Makalah Hankam tetap berpendapat ABRI akan terus memegang 75 dari 460 kursi DPR dan sepertiga kursi MPR. Kontrol atas MPR dianggap amat menentukan agar tak satu kekuatan pun akan mampu mengubah konstitusi. Tetapi, dalam arti tertentu makalah Hankam bersifat akomodatif terhadap kritik dan menyetujui ABRI harus melepaskan banyak tugas sipil lainnya, lebih selektif dan sensitif dalam menempatkan personelnya di luar Dephankam. Makalah Hankam mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Dwifungsi ABRI, tapi prinsip Dwifungsi ABRI harus dipertahankan (Peter Kasenda, 2013: 132-133).

Dari pemaparan di atas terliahat meskipun banyak kecaman terhadap Dwifungsi ABRI yang berasal dari luar ABRI, tetapi ABRI sendiri melakukan pencarian dalam periode 1975-1983 yang memunculkan dua muzbab pemikiran yang dominan. Pertama, kelompok para jenderal senior yang dipimpin oleh Nasution percaya ABRI harus melakukan suatu pendekatan   yang lebih sadar akan hakikat keberadaanya dan meninggalkan banyak hal istimewanya. Serta mengambil posisi tidak memihak dalam politik nasional dengan pemurnian Dwifungsi ABRI agar kembali ke dasar moralnya yang tinggi pada periode revolusi. Kedua, kelompok status quo yang menduduki posisi dominan sejak pidato Soeharto di Pekanbaru. Mereka percaya pengalaman negara ini tidak mengizinkan pendekatan liberal. ABRI harus terlibat sepenuhnya dalam implementasi Dwifungsi ABRI, tidak dapat netral terhadap perpolitikan negara dan perlu bekerja sama dengan macam-macam “mitra” dalam masyarakat. ABRI tidak hanya bercampur tangan setelah orang-orang sipil menimbulkan kekacauan yang merugikan bangsa dan negara, tapi harus terlibat secara langsung dalam politik. Tetapi, secara bertahap dan sistematis mengurangi personel militer yang bekerja dalam kekaryaan (Peter Kasenda,2013: 133-134).

Kritik dan kecaman terhadap pemerintahan Orde Baru dan tentara sebagai pendukungnya semakin marak pada 1990-an. Seiring dengan makin terasanya pengaruh keterbukaan dunia akibat runtuhnya tembok Berlin dan ambruknya Uni Soviet. Selain itu muncul perkembangan baru dalam politik dalam negeri yang bermula pada friksi antara Presiden Soeharto dan Pangab Jenderal LB Moerdani pada pertengahan 1980-an. Moerdani adalah orang kepercyaan Soeharto yang pernah menduduki berbagai jabatan intelejen, Pangkopkamtib, dan Pangab. Di mata Soeharto, Moerdani menjadi kuat dan menguasai ABRI yang akan digunakan untuk menghadapi dirinya. Sulit untuk disangkal berbagai tindakan Moerdani sebagai Pangab perlahan-lahan mengendalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke institusi ABRI. Beberapa sumber di sekitar Moerdani menjelaskan kesalahannya melihat tingkah laku Soeharto, khususnya anak-anaknya. Serta perubahan politiknya yang mulai mendekati Islam yang sejak lama selalu dicurihai Moerdani. Moerdani secara terbuka menyatakan kekecewaannya pada Soeharto (Peter Kasenda, 2013:134).

B.  Dampak Pelaksanaan Konsep Dwifungi ABRI

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang akan dirasakan secara luas, tidak terkecuali Dwifungsi ABRI. Dalam hal ini, kita akan mengetahui bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Diantara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan Dwifungsi ABRI, berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c). ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya (Syamsul Maarif, 2011: 313-314).

Hal ini pada dasarnya bisa kita pahami sebagai sebuah pelaksanaan pendekatan patrimonialisme yang dilakukan oleh Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagaimana kita ketahui, pada awal pemerintahannya Soeharto mengalami masa yang cukup sulit. Pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1965 waktu itu menimbulkan goncangan yang cukup hebat bagi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan politik di Indonesia mengalami instabilitas yang sangat hebat. Belum lagi inflasi yang cukup tinggi hingga ratusan persen membuat perekonomian Indonesia terpuruk sangat dalam. Dalam kaitannya dengan pemberontakan PKI, ABRI yang dipimpin oleh Soeharto waktu itu tampil sebagai pihak yang mampu menumpas kebiadaban PKI. Tentu saja ini adalah sebuah prestasi yang layak untuk diganjar dengan penghargaan di mana Soeharto menempatkan banyak Jenderal dalam berbagai posisi pemerintahan. Lebih dari itu, dengan menempatkan jenderal-jenderal dalam posisi strategis di pemerintahan, Soeharto sedang berupaya untuk membentuk pola hubungan yang saling menguntungkan di mana dia ingin menciptakan loyalitas di kalangan elit dalam hal ini ABRI pada dirinya karena dengan posisi strategis tersebut, aspirasi para jenderal khususnya di bidang materi bisa tercukupi dengan lebih mudah. Dengan demikian, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto menjadi lebih stabil. Program-program yang diciptakan untuk memulihkan keadaan negara juga berhasil dilakukan dengan efektif (Jusuf Wanandi,2014: 99-100).

Dominasi Dwifungsi ABRI dalam hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yang lebih buruk. Dampak tersebut antara lain adalah:    (a). Kecenderungan ABRI untuk bertidak represif dan tidak demokratis atau otoriter. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terbiasa taat dan patuh kepada ABRI. Sehingga masyarakat enggan untuk mencari inisiatif dan alternatif karena semua inisiatif dan alternatif harus melalui persetujuan ABRI. Kalaupun masyarakat telah mengungkapkan inisiatifnya, tak jarang inisiatif tersebut ditolak oleh ABRI yang menjabat sebagai petinggi di wilayahnya tersebut, (b). Menjadi alat penguasa, yakni dengan adanya dwifungsi ABRI ini, maka ABRI dengan bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan. Sehingga untuk mencapai tingkat penguasa tidak mustahil untuk dilakukan oleh seorang ABRI, sehingga dengan mudah ABRI mengatur masyarakat, dan (c). Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh parlemen. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena ABRI juga yang bertindak sebagai parlemen sehigga ia tidak ingin repot-repot melakukan kontrol terhadap bawahannya.

Lebih dengan adanya Dwifungsi ABRI, prakter-praktek nepotisme makin tumbuh subur di Indonesia. Tidak jarang keluarga atau rekan terdekat dari anggota ABRI memanfaatkan posisi yang dimiliki untuk kepentingannya masing-masing. Dengan pengaruh yang dimilikinya mengingat jabatannya baik di bidang militer maupun politik, anggota ABRI ini berusaha untuk meperluas usaha istrinya, saudaranya, bahkan sepupunya. Namun demikian, Dwifungsi ABRI juga menunjukkan dampak positif sebagai mana ditunjukkan oleh berkecimpungnya ABRI dalam bidang ekonomi. Keikutsertaan militer dalam ekonomi telah menjadi usaha yang mapan dari pimpinan tentara untuk mencari tambahan bagi alokasi anggaran dan menguatkan kebebasan mereka dari pemerintah melalui pembiayaan yang mereka dapatkan dari usaha yang disponsori militer dan menyedot dana dari BUMN yang dipimpin oleh kaum militer. Otomatis kegiatan-kegiatan yang ABRI pada waktu itu memiliki sumber dana yang tidak terbatas dari anggaran pemerintah. Dari itu, dampak positif dari adanya dwifungsi ABRI itu sendiri lebih banyak dirasakan oleh kalangan internal ABRI khususnya dalam bidang materi. Dengan adanya dwifungsi ABRI, banyak dari anggota ABRI yang mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, bahkan mengalahkan masyarakat sipil yang sebenarnya sudah fokus mengenyam pendidikan di bidang pemerintahan. Hal ini mengakibatkan para Jenderal ABRI memiliki kesejahteraan yang terhitung tinggi karena kiprahnya dalam posisi-posisi strategis itu. Di sisi lain, banyaknya anggota ABRI yang mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, bahkan mengalahkan masyarakat sipil yang sebenarnya sudah fokus mengenyam pendidikan di bidang pemerintahan berimplikasi pada banyaknya dari masyarakat yang ingin menjadi anggota ABRI. Hal ini merupakan sesuatu yang positif karena dengan banyaknya orang yang ingin menjadi anggota ABRI maka seleksi bagi orang-orang yang ingin tergabung dalam militer Indonesia lebih kompetitif (Peter Kasenda, 2013: 119-120).

Pada akhirnya, keberhasilan Presiden Soeharto untuk menjalankan berbagai macam program pembangunannya menjadi dampak positif diberlakukannya konsep Dwifungsi ABRI di era orde baru. Dengan adanya Dwifungsi ABRI tidak bisa kita pungkiri kegiatan politik masyarakat khususnya yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintah berada di bawah kekangan. Namun demikian, terjadi sebuah stabilitas politik yang mampu menjadi pendorong bagi keberhasilan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini bisa kita lihat dengan kiprah Fraksi ABRI di DPR-RI yang dengan tegas memposisikan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah. Jika ditambah dengan suara Golkar, tentu saja setiap kebijakan pemerintah yang dibahas di DPR-RI dapat berjalan dengan mulus tidak seperti apa yang kita lihat pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Peter Kasenda, 2013: 157).

Secara umum, pelaksanaan Dwifungsi ABRI dimaksudkan untuk membentuk profesionalisme dalam tubuh militer, dimana militer bukan hanya bertindak sebagai alat pertahanan keamanan negara saja melainkan juga harus mampu melakukan tugas serta peran lainnya di bidang non-hankam. Namun pada proses pelaksanaannya, kebijakan Dwifungsi ini mengalami perluasan peran yang digunakan oleh Soeharto sebagai penguasa pada saat itu untuk ikut menopang kekuasaannya serta mengamankan kekuasaannya dari gangguan apapun. Perluasan peran ABRI ini menyebabkan dominasi militer dalam politik dan birokrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Dominasi itu terjadi dari segi kuantitatif dan kualitatif yang bersifat strategis. Terjadinya dominasi militer dalam birokrasi adalah salah satu implikasi bentuk pemberlakuan kebijakan Dwifungsi ABRI yang berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia, khususnya terhadap tumbuhnya demokrasi yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sejak awal kemerdekaan memiliki cita-cita terbentuknya negara demokrasi yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila (Yusuf Wanandi, 2014: 107-108).

Berdasarkan implikasi yang terjadi pada saat itu, tanggapan mengenai kebijakan Dwifungsi ABRI memunculkan adanya anggapan negatif di masyarakat, seperti stabilitas menjadi tujuan, dinamika masyarakat menjadi terhambat, aspirasi akan pluralitas dikalahkan oleh keseragaman dan monoloyalitas, sementara desentralisasi melemah bersama menguatnya sentralisasi, sehingga demokrasi sulit tercapai karena adanya pelembagaan otoritarisme. Pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI pada bidang pertahanan keamanan pada masa pemerintahan Soeharto ini lebih menggunakan militer sebagai alat keamanan yang bertugas untuk meminimalisir segala bentuk ancaman yang timbul dan mengancam stabilitas negara serta kekuasaan Soeharto. Pada saat itu, peran ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan seakan di nomor duakan setelah fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang dianggap lebih penting. Namun, keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam pada bidang-bidang sosial politik yang luas telah menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Militer seolah terjebak menjadi alat kekuasaan yang senantiasa melakukan pembenaran atas setiap kebijakan pemerintah (Peter Kasenda, 2013: 134).

Perluasan peran serta fungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan kebijakan Dwifungsi ABRI yang menyimpang. Pengaruh peran ABRI yang cukup besar dalam bidang sosial politik sangat terlihat dalam parlemen dan kabinet serta para pemimpin daerah yang berasal dari kalangan militer. Posisi ABRI yang menjadi mayoritas di parlemen pun mau tidak mau ikut mempengaruhi dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Secara tidak langsung, Soeharto mengendalikan lembaga legislatif ini melalui anggota-anggota ABRI yang duduk di parlemen, sehingga makin memperkokoh kedudukan dan posisi militer dalam bidang sosial politik di Indonesia, baik itu dalam bidang sosial politik secara umum maupun dalam bidang non-hankam lainnya seperti bidang budaya dan ekonomi. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika pewacanaan “Reformasi” di segala sektor mulai diperjuangkan masyarakat. Setelah masyarakat jenuh dengan sikap dan otoritas Soeharto yang terlalu berlebihan, masyarakat menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Sebenarnya sikap militer pada saat itu sudah mulai terbuka dan menyadari apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan setelah pemerintahan Soeharto runtuh, maka banyak pendapat yang menuntut untuk diadakannya reorientasi yang bersifat mendasar dan struktural di setiap sistem yang ada, tidak terkecuali untuk militer khususnya dalam hal implementasi dan kebijakan dari Dwifungsi ABRI (Peter Kasenda, 2013: 137-138).

BAB IV

PERAN  DWI FUNGSI ABRI

A.       Peran ABRI Dalam Pertahanan dan Keamanan di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G 30 S/PKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelejen dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam Doktrin Tri Ubaya Çakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi Doktrin Sad Daya Dwi Bakti pada tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI-ABRI, keamanan pulau nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamamanan masyarakat dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Era Orde Lama berlalu digantikan Orde Baru. Orde Baru yang dimotori oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Langkah pemerintahan Soeharto yang fokus kepada usaha pemenuhan kebutuhan pokok rakyat melalui program-program pembangunan lima tahunan, telah secara signifikan meningkatkan integrasi nasional yang semakin hari semakin kuat di antara sesama anak bangsa. Program asimiliasi dan perkawinan campuran antar suku dan etnis, termasuk di kalangan Tionghoa, telah membuka sekat-sekat perbedaan di antara berbagai komponen bangsa untuk bersatu, yang pada gilirannya dapat mempertinggi ketahanan nasional negara Indonesia. Program transmigrasi yang diperkirakan telah membaurkan puluhan juta penduduk etnis Jawa-Madura-Bali ke hampir semua komunitas di seantero nusantara juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan nasional di bawah kendali Soeharto dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Pada masa ini pemerintahan Orde Baru lebih mempromosikan konsep Ketahanan Nasional yang menekankan pada dimensi internal dan digunakan untuk menciptakan stabilitas negara. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negerinya, pemerintah menerapkan soft politics dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan (balance of interest) di Asia Tenggara. Tampak pemerintah Orde Baru lebih bersifat “mengamankan” kepentingan internal melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik ini, maka kekuatan militer dibangun dengan perspektif tersebut. Walaupun fakta menunjukkan bahwa pada tahun 1976, pemerintahan Orde Baru berhasil membawa Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia, tetapi secara keseluruhan, konsentrasi pertahanan pada masa Orde Baru tetap bersifat internal.

Dalam aspek Pertahanan dan Keamanan, Fraksi ABRI selalu komited terhadap beberapa keputusan yang menyangkut pertimbangan aspek Pertahanan dan Keamanan dalam setiap pengambilan keputusan, ini berarti Fraksi ABRI sangat menyadari bahwa urusan Pertahanan dan Keamanan ini bukan hanya monopoli ABRI saja. Dalam beberapa Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Frakasi ABRI selalu menyampaikan masalah Pertahanan dan Keamanan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Apabila hal ini dikaitkan dengan civil society  dalam Pertahanan dan Keamanan , Fraksi ABRI sebenarnya telah mengangkat sinyal-sinyal, agar masyarakat pada umumnya juga mempunyai rasa tanggung jawab di bidang Pertahanan dan Keamanan. Hal ini nampak pada saat Pemandangan Umum ketika membicarakan RUU tentang Ketentuan Pokok Hankamneg Republik Indonesia dan RUU tentang Prajurit, yang menekankan terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam keikutsertaannya di bidang upaya bela negara. Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara secara adil dan merata. Bahkan Fraksi ABRI mengedepankan pengertian TNI dalam arti luas,  yakni tentara reguler, ditambah dengan kekuatan rakyat bersenjata, sedangkan TNI dalam arti sempit  adalah organsasi bagi tentara reguler saja (Syamsul Maarif, 2011: 515-517).

Undang-undang asas tunggal Pancasila mengundang reaksi keras dari kelompok muslim radikal perkotaan. Terjadi pembantaian di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 12 September 1984 ketika tentara menghujani kerumunan massa dengan tembakan yang mengakibatkan  tewasnya sejumlah besar demonstran muslim. Peristiwa ini dan tekanan lainnya yang dilancarkan kepada gerakan muslim radikal seperti kasus Lampung pada 1985 memperlihatkan Pangab Jenderal LB Moerdani memberantas semua bentuk gerakan politik muslim radikal dengan pendekatan kekerasan.

Selepas peristiwa Tanjung Priok, pemerintah melakuakan peningkatan intensitas pemantapan sosialisai Pancasila sebagai asas tunggal. Pendekatan yang dilakukan aparatur militer dapat direpresentasikan dengan baik oleh Pangab Jenderal LB Moerdani dan Pangdam V Jaya Mayjen Try Soetrisno yang paling menonjol saat itu. Pendekatan yang dilakukan aperatur negara itu di satu sisi berkeinginan untuk menghapus demonstration effect  sehingga diharapkan tidak terjadi pengentalan sikap menolak kebijakan asas tunggal dengan alasan pemerintah tidak melakukan represi terhadap umat Islam dalam kasus Tanjung Priok. Di sisi lain, pendekatan itu dalam rangka memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap berbagai kalangan khususnya tokoh-tokoh umat Islam bahwa asas tunggal tidak berarti mensubordinasikan Islam di bawah Pancasila (Peter Kasenda, 2013: 88-89).

B.        Peran ABRI Dalam Sosial Politik di Masa Orde Baru

Bilveer Singh mengatakan, di bawah kepemimpinan  Presiden Soeharto peran ABRI sebagai kekuatan sosial-poliitik sejak 1965 dapat dilihat dalam empat bidang utama. Pertama, sebagai stabilisator untuk menciptakan keselamatan dan keamanan fisik akibat dari percobaan kudeta 1965 yang disusul dengan pertumpahan darah. Kedua, sebagai dinamisator untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan berlangsungnya perkembangan ekonomi akibat kesalahan Soekarno mengatur negara, khususnya di bidang ekonomi. Militer harus menyediakan kepemimpinan dan menciptakan infrastruktur. Serta lingkup kebijakan yang memadai agar tercipta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa  karena kepemimpinan sipil pada dasarnya telah gagal dalam upaya besar ini. Ketiga, sebagai pelopor untuk memimpin bangsa ini dari depan dalam segala bidang karena kekuatan-kekuatan sosial-politik lain dinilai lemah dalam masa dua dasawarsa pertama setelah Peristiwa 1965. Keempat, sebagai pelaksana sistem demokrasi liberal negara ini tidak lagi melaksanakan sistem demokrasi sejak 1950 sampai dengan 1957. Pelaksanaan Pemilu secara teratur terjadi sejak 1971.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Rasa nasionalismenya lebih kuat. Sayangnya, tidak selamanya monopoly offorces militer dijabarkan secara tetap di lapangan karena sering disalahgunakan atau disalahtafsirkan anggotanya. Kedua, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambilalihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengindentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum (Peter Kasenda, 2013 : 114-115).

Dibawah kekuasaan Soeharto masif memainkan peran signifikan terhadap hampir di seluruh kehidupan politik bernegara, dengan Dwifungsi tersebut militer membangun kekuatan politiknya dalam secretariat bersama “Golongan Karya/ Golkar” dengan kaum teknokrat dan profesional, dimana kelak penguasaan dan pengaruh politiknya tidak terbatas pada unit-unit politis melainkan meluas pada pemaknaan penguasaan sektor-sektor ekonomi, sosil dan budaya. Disini militer memiliki peran ganda, seperti yang diungkap Huntingto, dalam karakter praetorian sekaligus sebagai profesional terhadap perubahan-perubahan politik yang menyertainya (Syamsul Maarif, 2011: 24).

Dengan semangat dan sifat otonom korporatisme yang dimiliki, militer melalui karakteristik Jenderal Soeharto yang mengakumulasikan semua simbol kekuasaan, yaitu sebagai Presiden, sebagai mandataris MPR, sebagai panglima tertinggi ABRI serta sebagai ketua Dewan Penasehat DPP Golkar, melakukan sentralisasi kekuasaan politik negara yang terpusat dalam pengawasaan dan kontrol militer. Dengan menggunakan negara dan jaringan korporatismenya, militer melemahkan semua potensi sosial politik dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Indonesia, baik melalui tindakan formal dan konstitusional, maupun pada tindakan non-formal pada konsepsi tata-susunan kehidupan berbangsa dan bernegara (Syamsul Maarif, 2011: 25).

Agar keberadaan militer di bidang sosial politik diakui, maka pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah yudiris sebagai berkut: (1) memasukkan Dwifungsi ABRI dalam GBHN tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan; (2) UU No. 20/1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pada pasal-pasalnya disebutkan bahwa “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial”. Dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan politik, tentara “...bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lain memikul tugas dan tangggungjawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk itu tentara harus ”...ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan...”. (3) UU No. 2/1988; dan (4) UU No. 1/1989. Dua produk undang-undang yang terakhir merupakan penyempurnaan dari produk undang-undang sebelumnya. Sehingga sapat kita lihat, bahwa sepanjang masa Orde Baru praktis semua rancangan undang-undang berasal dari pihak eksekutif. Dengan demikian parlemen praktis gagal menjalankan peranan normatifnya sebagai lembaga pengawas maupun sebagai lembaga legislative yang aktif.

Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. TNI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR (Syamsul Maarif, 2011: 26).

Penempatan personel-personel ABRI sebagai kepala wilayah tidak hanya dilakukan di wilayah yang dianggap “rawan”, tapi juga di wilayah yang relatif stabil dari segi keamanan. Fenomena ini menarik untuk dipertanyakan dari perspektif hankam, mengapa justru di daerah yang relatif stabil anggota ABRI ditugaskan menjadi Kepala Daerah Tingkat I. Gubernur: Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara yang dikategorikan sebagai daerah yang relatif stabil berasal dari ABRI. Sedangkan Gubernur: Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya yang dipandang tingkat kerawanannya cukup tinggi dijabat oleh sipil. Gubernur Jawa Tengah selalu dari ABRI sejak 1966 sampai lengsernya Soeharto meski dari segi keamanan daerah ini dipandang stabil. Beberapa faktor yang mengakibatkan ABRI selalu memegang jabatan Gubernur di daerah ini antara lain (1) beberapa daerah di Jawa Tengah merupakan basis PKI yang cukup penting; (2) posisinya yang strategis dalam kaitannya dengan kostelasi politik nasional; (3) komposisi masyarakatnya yang heterogen dari segi suku, agama dan ras. Sementara penempatan personel ABRI pada jabatan-jabatan bilokrasi di daerah-daerah yang masih dianggap “rawan” seperti Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya umumnya karena kalangkaan tenaga sipil yang bersedia ditempatkan di sana. Disamping terbatasnya tenaga sipil pada instansi-instansi tertentu. Alasan yang terakhir ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang dianggap “rawan”, tapi juga terjadi di daerah-daerah yang relatif stabil seperti Jawa Tengah dan Lampung (Peter Kasenda,2013: 118-119).

Pemberian jabatan sipil yang begitu banyak dan beragam kepada perwira militer sekaligus dimaksudkan sebagai “hadia” dari penguasa Orde Baru atas loyalitas yang diberikan militer kepada rezim Orde Baru. Selain itu jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kenaikan ini dianggap tidak layak, karena jumlah ABRI hanya 500.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% dari parlemen. Banyaknya anggota militer yang duduk di parlemen telah mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR. Misalnya, pengalaman masa kerja DPR dari 1971-1977 dan 1977-1982, Fraksi ABRI terlihat paling keras menentang penggunaan hak interpelasi dan angket pada kasus korupsi di Pertamina yang diusulkan oleh F-PP dan F-DI. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh F-ABRI dalam menolak usulan penggunaan hak angket pada kasus kerusuhan massal di Tanjung Priok (Syamsul Maarif, 2011: 26-27).

Keterlibatan ABRI secara terbuka baik dalam partai politik maupun organisasi kemasyarakatan pada masa Orde Baru dimulai saat ABRI membidani pembentukan Golkar (Golongan Karya) sebagai salah satu kekuatan politik baru 1964. Alasan pembentukan Golkar karena partai politik pada saat itu dipandang sebagai sumber konflik dan ketidakstabilan politik. Dengan demikian, pemerintahan oleh partai politik maupun keikutsertaan partai politik dalam pemerintah dianggap sebagai “masa lalu yang buruk” yang tidak perlu diulang lagi. Selain itu, dipandang perlu untuk membentuk kelompok nonpartai dengan Golkar sebagai lokomotif yang mendukung program-program pembaharuan ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Masalah klasiknya adalah peranan ABRI dalam menentukan kepengurusan orsospol/ormas. Pada 1970 misalnya, ABRI menghendaki Hadisubeno menjadi Ketua PNI menggantikan Osa Maliki yang meninggal pada 1969 sementara massa PNI, khususnya di Jawa mendukung Hardi. Untuk mencapai tujuannya Ali Moertopo yang waktu itu menjadi Aspri (Asisten Pribadi) Soeharto dan juga anggota Ospus melakukan briefing dengan massa PNI sebelum kongres agar memilih Hadisubeno. Langkah serupa juga dilakukan ketika pemilihan Ketua Permusi (Partai Muslimin Indonesia) pada 1968.

Sementara itu, campur tangan ABRI di ormas cukup dominan, khususnya ormas yang mempunyai ikatan dengan ABRI seperti Pepabri. Penetapan pengurusnya harus dikonsultasikan lebih dahulu dengan pimpinan ABRI sebagai pembinanya. Sedangkan untuk ormas lain, konsultasi serupa juga harus dilakukan dengan aparat keamanan setempat. Jika orsospol menganggap campur tangan ABRI cukup mengganggu, maka ormas tidak terlalu merasakannya. ABRI sendiri secara resmi memiliki beberapa organisasi “mantel” di antaranya kepemudaan (FKPPI), purnawirawan (Pepabri), dan istri-istri anggota ABRI (Dharma Pertiwi). Aktivitas ketiga organisasi ini tidak sebatas pada tingkat kabupaten tapi telah menjangkau sampai tingkat kecamatan.

Peranan ABRI di bidang ekonomi dimulai saat kondisi “darurat” nasionalisasi perusahan asing, khususnya Belanda pada 1958/1959 era Demokrasi Parlementer (1949-1959). Tugas kekaryaan ABRI ini dalam rangka pengamanan terhadap usaha penguasaan perusahaan asing tersebut oleh para buru yang tergabung dalam SOBSI (Sentral Organisai Buruh Seluruh Indonesia) yang berafiliasi pada PKI. Tugas ABRI di bidang ekonomi lebih ringan setelah PKI dilarang. Tetapi, ketika Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dicanangkan, ABRI kembali mendapatkan tugas kekaryaan di bidang ekonomi untuk mengamankan momentum pembangunan yang digalakkan sejak awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Tetapi, dalam perkembangannya peranan ekonomi ABRI ini merambah ke berbagai sektor yang menimbulkan keluhan dari berbagai pihak. Peran ABRI di bidang ekonomi ini dapat dikelompokkan menjdi tiga bagian: perusahaan milik negara; koperasi atau yayasan; dan kegiatan ekonomi umumnya (Peter Kasenda, 2013: 120-122 ).

Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu yang pertama kali yaitu dimulai pada 5 Juli 1971. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu dibawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Jika di negara demokrasi karakter pemilu dibangun diatas prinsip free and fair baik dalam struktur dan proses pemilu, sebaliknya, Orde Baru justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidak seimbangan kontestasi antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu diataur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadikan pemilu-pemilu selama Orde Baru berkuasa tidak dikatagorikan sebagai pemilu yang demokratis. pertama, terlalu dominannya peranan pemerintah, dan sebaliknya, amat minimnya keterlibatan masyarakat hampir di semua tingkatan kelembagaan maupun proses pemilu. Dominasi pemerintah yang terlalu besar terlihat dalam postur kelembagaan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga struktur kepanitiaan terendah yang didominasi pemerintah. Kalaupun melibatkan unsur diluar pemerintah tidak lebih pada aksesoris belaka. Proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar. Birokrasi dengan monoloyalitasnya dan militer mendukung Golkar untuk mencapai kemenangan. Monopoli pemerintah dalam salah satu proses pemilu yang terpenting, yakni penghitungan suara. Pada tahap ini, hampir tidak ada peluang bagi OPP di luar Golkar mengikuti dan terlibat secara penuh dalam penghitungan suara, kecuali ditingkat tempat pemungutan suara.

Ketika Presiden Suharto mulai memegang tampuk kekuasaan, pemilu pertama kali berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966 seharusnya diselenggarakan selambat-lambatnya 6 Juli 1968. Namun Pejabat Presiden Suharto kemudian menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. MPRS akhirnya menjadwal ulang pemilu dengan menetapkan pemilu paling lambat 5 Juli 1971. Penundaan pemilu tersebut sebenarnya tersembunyi sebuah kepentingan. Bahkan, penundaan ini dapat disebut sebagai politik pemilu pertama Orde Baru untuk mempersiapkan jalan agar kekuasaan langgeng.

Agar Orde Baru survive adalah mempersiapkan mesin politik yang akan mendukung kekuasaannya untuk berlaga dalam pemilu. Langkah yang diambil adalah mengkonsolidasikan Sekber Golkar untuk menjadi pendukung Pemerintahan Baru. Proses konsolidasi Sekber Golkar tidak berjalan sederhana sebab meskipun tokoh-tokohnya berafiliasi dengan militer, sebagian besar perwira itu adalah Sukarnois. Selain itu, keanggotaannya banyak berasal dari politisi dan intelektual yang terkadang menunjukkan sikap independen. Langkah yang diambil kemudian adalah restrukturisasi Sekber Golkar ke dalam tujuh kelompok organisasi induk (Kino) yaitu Kosgoro, MKGR, Soksi, Ormas Hankam, Gakari, Karya Profesi, dan Karya Pembangunan. Yang terakhir adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan politisi Orde Baru yang modernis dan berpikiran reformis. Dibantu oleh sekutu sipil ini kemudian di Sekber Golkar dibentuk Electoral Machine yang disebut Badan Pengendalian Pemilihan Umum. Tugas badan ini adalah memperluas pengaruh organisasi keseluruh negeri. Berkat bantuan fasilitas jaringan intelejen operasi khusus (Opsus) politik monoloyalitas yang diatur Mendagri kesemua pegawai negeri, dan penugasan perwira militer sebagai pengelola cabang-cabang lokal sekber Golkar di seluruh negeri menjadikan pengaruh organisasi tersebar secara efektif ke dalam masyarakat di seluruh Indonesia.

Pada Pemilihan Umum Tahun 1971, hasil dan proses ini terlihat sangat jelas. Golkar, yang saat itu tidak mau disebut sebagai partai politik, memperoleh kemenangan besar, yaitu 63,8 % suara pemilih. Politik pemilu selanjutnya adalah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi. Penyederhanaan partai pada dasarnya adalah kontinuitas dari yang pernah dirintis oleh Soekarno. Pada tahun 1960 Presiden Soekarno telah mengurangi jumlah partai politik dari kira-kira 25 menjadi 10 yaitu PNI, Partindo, IPKI, NU, PSII, Perti, Parkindo dan Partai Katolik, PKI serta Murba yang sesungguhnya representasi dari ideologi Nasionalis, Islam, Kristen dan marxisme. Sebelumnya, Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dituduh terlibat dalam pembrontakan PRRI Sumatera Barat yang kemudian tidak terbukti. Setelah peralihan kekuasaan tahun 1966, PKI dibubarkan dan Partindo ditindas. dan sebuah partai Islam (Parmusi) pada tahun 1968 dibentuk. Kesembilan partai tersebut yang kemudian menjadi kontestan dalam Pemilu 1971. Dasar-dasar bagi politik penyederhanaan partai dilakukan satu tahun sebelum pemilu pertama era Orde Baru digelar, Februari 1970. Kala itu, Soeharto bertemu dengan pimpinan partai untuk membahasa rencana pemerintah mengurangi jumlah partai. Pertemuan ini menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi di dalam DPR, Maret 1970 yaitu Kelompok demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik; dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pemilihan Umum Tahun 1971, pemilu pertama era Orde Baru yang dilaksanakan dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu. Yang menjadi Pemilih adalah warganegara yang telah burusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Prosedur pendaftarannya adalah sistem stelsel pasif, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban mendaftar semua warga negara yang memiliki hak pilih.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini.  (1) 2 Mei 1977 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. (2) 4 Mei 1982 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. (3) 23 April 1987 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. (4) 9 Juni 1992  Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. (5) 29 Mei 1997 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu (Mayjen TB Simatupang, 1981: 198-203).

Kehadiran Fraksi ABRI (sekarang Fraksi TNI-Polri) dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tidak pernah merupakan dan kepentingan sepihak dari ABRI sendiri. Kehadiran Fraksi ABRI merupakan kehendak bersama guna merespons perubahan kondisi dan tantangan kolektif yang dihadapi oleh republik ini secara proposiaonal. Fraksi ABRI adalah cermin langsung dari visi keindonesiaan dan prinsip keadulatan negara, yang secara filosofis dan strategis sudah dirumuskan oleh Angatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran Fraksi ABRI sebagai kepentingan yang tidak dipisahkan dari doktrin ABRI, selalu menunjukkan fungsi politiknya selaku perekat dan penyimbang, agar kehidupan negara dan bangsa terhindar dari potensi disintegrasi, meskipun secara mikro dapat digali dari pengakuan beberapa anggota Fraksi ABRI, bahwa masuknya personel TNI ke DPR/MPR RI, maupun tugas sospol lainnya adalah merupakan panggilan perjuangan melindungi kelanggengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsitensi yang tidak dapat ditawar terhadap prinsip ini, telah memberi acuan yang komprehensif untuk tetap menduduki semua perubahan dalam geo-politik nasional, agar tidak memperoleh kesempatan dan pembenaran terhadap tujuan separatisme ataupun upaya-upaya penggeseran Pancasila sebagai idiologi dan dasar negara.

Amanat politik negara yang juga dijaga kemurnian idiologisnya adalah, mempertahankan dasar negara Pancasila. Dalam pandangan Fraksi TNI-Polri, Pancasila bukan hanya sekedar format idiologi yang hanya cocok bagi satu periode historis tertentu. Pancasila adalah kristalisasi dari pandangan terdalam bangsa, sehingga nilai keberlakuannya akan terus relevan dalam setiap perkembangan dinamis republik ini. Untuk dapat mempertahankan segi-segi relevansi tersebut, maka nilai-nilai Pancasila harus mendapatkan revitalisasi terus menerus, untuk dapat mendorong implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktek sosial yang lebih konkret.

Amanat politik yang juga memberikan ruang akomodatif bagi kelangsungan bangsa adalah, pentingnya pluralisme yang lebih bernuansa multikulturalistik. Dalam masalah ini, Fraksi TNI-Polri sangat menekankan berfungsinya pluralisme sebagai kekuatan penyimbang yang dapat menjembatani ekstrim perbedaan dalam SARA, sehingga bangsa ini tidak terjatuh pada radikalisme dan fundamentalisme.

Dalam politik kekaryaan, Fraksi TNI-Polri sangat mendukung upaya pembangunan yang berfungsi memberikan kesejahteraan dan kemandirian pada rakyat. Fungsi pembangunan adalah mencapai martabat manusia Indonesia yang seutuhnya, dan tujuan ke arah itu hanya dapat dilaksanakan jika rakyat dapat didorong untuk menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Aspek lain dari politik kekaryaan adalah masalah pembinaan bidang Keamanan Nasional. Fraksi TNI-Polri telah memperjuangakan konsep Sishankamrata , sebagai sebuah sistem Keamanan Nasional yang bertingkat dari tingakat lokal ke lingkup nasional, yang basisnya adalah partisipasi aktif  rakyat dalam mengelola keamanan setempat, dengan pola mendayagunakan seluruh instrumen keamanan yang menjadi tradisi lokal setiap komunitas. Dengan demikian, setiap unit masyarakat dapat melahirakan corak pengamanan setempat yang dapat berfungsi protektif ke dalam, dan berfungsi antisipatif terhadap setiap ancaman.

Konsentrasi pemikiran Fraksi TNI-Polri di bidang Ekonomi, dapat dipilih menjadi tiga fokus perhatian, yaitu masalah Keadialan Sosial, Pemerataan dan Efisiensi. Mengenai Keadilan Sosial, fraksi ini senantiasa menerapkan wawasan nasionalismenya dalam memahami hasil-hasil pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya dapat diukur oleh indikator meningkatnya pendapatan perkapita, tetapi justru peningkatan itu harus mencerminkan distribusi kesejahteraan yang setara dan seimbang bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesejahteraan dan keadialan sosial merupakan tolak ukur bagi moralitas pembangunan ekonomi. Tanpa tolak ukur moralitas itu, maka pembangunan ekonomi hanya mengarah pada munculnya disparitas sosial, eksploitasi sumber daya secara sepihak, dan cenderung menempatkan rakyat sebagai bagian dari eksploitasi tersebut. Fraksi TNI-Polri menghendaki pembangunan ekonomi Indonesia tidak bercorak kapitalistik, karena itu harus lebih memperkuat fundamennya berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif. Dalam konteks ini, konsentrasi pembangunan ekonomi seharusnya dapat lebih memperkuat lini usaha kecil dan menengah, dengan pendekatan pada karya, dan setiap nilai tambah yang dihasilakan dari proses produksi dapat menjadi siklus investasi yang berkelanjutan.

Sumbangan pemikiran dan perhatian Fraksi TNI-Polri dalam Sosial Budaya meliputi aspek Pedidikan, Kebebasan Ekspresi dan Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Unggul (Syamsul Maarif, 2011: 504-509).

BAB V

KESIMPULAN

A.   Kesimpulan Historis

 Berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapakan oleh pemerintah menjadi  Hari  TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI.

Latar belakang Konsep Dwifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.

Dwifungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya. Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.

Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. TNI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

B.   Kesimpulan Pedagogis

Dengan Konsep Dwifungsi ABRI yang terbuka, pandangan yang jauh kedepan  demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapakan dapat diambil manfaatnya dalam pembelajaran didunia pendidikan kita saat ini. Pembelajaran yang diambil adalah bagaimana kemauan untuk melakukan sesuatu atas nama kemanuasian, bangsa dan negara. Sifat kesatria yang selalu ditunjukan dalam setiap sikap dan tindakan, mempunyai komitmen yang tinggi dan keberanian dalam mengambil resiko menjadi dasar penting bagi setiap generasi dalam upaya memajukan bangsa ini dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesai dari segala macam bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi  pada masa lalu, tentunya mempunyai nilai  positif dan nilai negatif. Dari  peran ABRI di Orde Baru ini adalah sebuah refleksi positif bagi kita semua untuk memahami sejauh mana pentingnya nilai keadilan dan persamaan harkat dan martabat bagi seluruh manusia maupun bangsa, dimana hal ini akan mempengaruhi gerak langkah perjalanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan bersama. Semoga sejarah kelam ABRI, tidak terulang lagi diwaktu-waktu yang akan datang, karena kita mampu membentengi diri kita masing-masing dengan pemahaman dan pengalaman dimasa lalu.

Dari pembahasan tentang Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Orde Baru, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Khususnya bagi seorang calon pendidik harus mampu  menangkap apa saja peristiwa yang terjadi dan menganalisa secara baik dari aspek positf maupun negatifnya, agar pemahaman yang baik dapat ditanamkan pada peserta didik, dan begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung. (2007) Metodelogi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.

Jenkins, David. 2010. Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Jakarta: Komunitas Bambu.

Kasenda, Peter. 2013. Soeharto Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kuntowijoyo, (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana

Maarif, Samsul. 2011. Militer Dalam Parlemen Tahun 1960-2004, Jakarta: Prenada Media Grup.

Matanasi, Petrik. 2011. Sejarah Tentara Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Narasi.

Mahpudi, dkk. 2012. Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Panuju, Redi 2009. Oposisi Demokrasi Dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Pustaka.

Saelan, H. Maulwi, 2001, Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa Dari Revolusi 45   Sampai Kudeta 46, Jakarta: Trans Media Pustaka.

Samego, I, et al. 1998. Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Dwifungsi ABRI. Bandung: Mizan.

Sari, Dewi Ambar. 2007. Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang Percik Pengkhianatan Dan Hujatan. Jakarta: Jakarta Citra.

Simatupang, Mayjen TB. 1981. Geopolitik dan Masalah Pertahanan Kita dalam Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai. Jakarta : Sinar Harapan

Subroto, Hendro. 2009. Sintong Panjaitan Perjalan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.

Tianlean, Bakri A.G. 2010. Jenderal Besar HM. Soeharto Mengukir Dua Momentum Penting Bagi Keselamatan Bangsa & Negara. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa.

Wanandi, Jusuf. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia 1965-1998. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.